Pemprov Malut Tunggak DBH Halmhera Timur Rp 36 Miliar

Redaksi author photo

Ricky CH. Richfat.

HALTIM, BRN
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara hingga sekarang masih menunggak dana bagi hasil Kabupaten Halmahera Timur sebesar Rp 36 miliar. Bahkan sepersen pun belum dibayar.

Sekertaris Daerah Kabupaten Halmahera Timur, Ricky CH. Richfat mengatakan, jatah 30 persen dana bagi hasil (DBH) sektor pertambangan tersebut terhitung sudah 4 triwulan.

“Kalau untuk DBH dari Pemerintah provinsi yang diutangkan ke Pemda Halmahera Timur nominal yang belum dibayarkan itu ada sekitar Rp 27 miliar. Besaran kegiatan 2022 itu yang belum direkon,” kata Ricky, Rabu, 25 Januari.

Tunggakan ini, lanjut Ricky, belum terhitung dengan tahun-tahun sebelumya yang tercatat sebagai utang.

“Masih ada tunggakan utang di tahun sebelumnya. Kalau hitung dengan tahun-tahun sebelumnya total utang DBH yang harus dibayar itu Rp 36 miliar lebih,” ucapnya.

Penyebab mengapa belum disetor ke Kabupaten Halmahera Timur, kata Ricky, belum ketahui pasti. Ricky mengaku, Pemprov Maluku Utara sudah menunjukan itikad baik untuk melunasi, hanya saja terkendala dengan kebijakan pemerintah pusat yang masih menahan DBH Maluku Utara.

Tong belum tahu masalahnya apa sehingga belum dibayar.  Kan yang dihitung kondisinya pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi juga kan beritikad baik untuk bayar, tapi dorang juga terkendala karena selama inikan DBH provinsi belum dibayar juga. Mungkin itu yang menjadi kendala dorang tara salurkan ke kabupaten kota. Intinya itu saja,” jelasnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini