Pemprov dan DPRD Sepakat Multiyears Biayai Dua Proyek Lanjutan

Redaksi author photo

Jalan dan jembatan ruas Pahaye - Dehepodo (hotmix). Proyek senilai Rp. 51 miliar lebih ini dalam pengerjaannya hanya 65 persen, masih tersisah 35 persen lagi.

TERNATE, BRN
- Pemerintah dan DPRD Provinsi Maluku Utara menyepakati melanjutkan pekerjaan ruas jalan Matuting-Ranga Ranga dan Payahe-Dahepodo melalui skema multiyaers. Pengerjaan dua proyek ini sebelumnya didanai PT SMI.

Kelanjutan proyek yang sempat terhenti imbas pemutusan kontrak kerjasama dari penyedia dana ini setelah Komisi III DPRD dan PUPR Maluku Utara menggelar rapat konsultasi di Ternate, Rabu malam, 18 Januari.

Kepala Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, Saifuddin Djuba menjelaskan, digelarnya rapat konsultasi itu dalam rangka mencari solusi paska PT SMI enggan memperpanjang masa kerjasama.

“Tadi kami sudah rapat dengan komisi III, untuk mencari solusi terkait dengan masalah paket yang dibiayai PT SMI. Kan ada dua paket yang pekerjaannya belum mencapai 100 persen,” katanya usai rapat.

Penyebab dua item fisik yang belum mencapai progres 100 persen, karena ada keragu-raguan rekanan kepada PT. SMI atas pencairan 100 persen.

“Semacan ada keraguan pihak rekanan (kontraktor) tehadap proses pencairan. Bayangkan durasi waktunya hampir satu tahun. Pasti mereka merasa ragu kepada pihak SMI, sudah satu tahun tapi tidak dibayar,” tambah Uje, sapaan akrab Saifuddin Djuba.

Dari total delapan paket, tunggakan yang harus dibayarkan PT. SMI kepada pihak ketiga sebesar Rp.48 miliar. Utang ini kemudian menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi yang nantinya dibayar melalui APBD.

“Ini demi kepentingan masyarakat. Jadi kalau ini sudah selesai dikerjakan tentunya harus dibayar oleh pemerintah, kan begitu”.

“Untuk lanjutan dua pekerjaan ini, akan dibiayai menggunakan pola multiyears. Jadi tidak dilelang lagi, tetapi dilanjutkan. Tapi kita akan contrak change order (CCO) atau pengalihan item pekerjaan,” jelasnya.

Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Rusihan Jafar menambahkan, melalui skema multiyears ini diharapkan dapat menyelesaikan dua ruas jalan yang belum rampung dikerjakan tersebut.

“Kami minta ke PUPR segera mungkin dua ruas jalan itu diaspal, dan kalaupun ada pekerjaan lanjutan nanti dihitung. Yang penting buat kami di Komisi III adalah meminta kepada Dinas PUPR agar supaya pekerjaan jalan yang menelan anggaran begitu besar harus fungsional agar bisa dinikmati masyarakat,” terang politisi Perindo ini. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini