Kontrak SMI Berakhir, Sekprov: Tidak Bebani APBD, Justru Lebih Ringan

Redaksi author photo

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

TERNATE, BRN
- Sekreataris Provinsi Maluku Utara Samsuddin A. Kadir tidak mempersoalkan berakhirnya kerjasama pembiayaan antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT. SMI.

Menurutnya, dengan berakhirnya kontrak ini, SMI tidak lagi berkewajiban meminjamkan dana dalam membiayai sejumlah infrastruktur fisik yang sebelumnya dibiayai menggunakan pinjaman SMI.

“Tidak ada masalah. Mereka tidak lagi wajib memberi pinjaman dan kita harus bayar (ganti). Sebenarnya tidak ada bedanya. Misalnya hari ini SMI kasih pinjam Rp. 45 juta, toh juga  diganti Rp. 45 juta ditamba bunga lagi,” kata Samsuddin, ketika disembangi usai Rakor DBH yang dilaksanakan BPKAD Maluku Utara, di Red Corner, Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Selatan, Senin, 9 Januari. 

Samsuddin mengatakan, proyek-proyek yang dibiayai dana pinjaman SMI nantinya dibayar menggunakan APBD. Langkah ini, lanjut Samsuddin, tidak sama sekali membebani APBD, justru lebih ringan karena tidak ada beban bunga.

“Kita masih tunggu siklus anggaran berikutnya, karena belum ada dokumen yang masuk. Pengembalianya sekitar Rp 200 miliar. Kalau misalnya dibayar oleh SMI, berarti kan pemerintah bayar pelan-pelan, 2023 sebagian dan 2024 sebagian. Tapi kalau misalnya dibayar di perubahan (APBD) 2023, berarti Rp. 48 miliar utang pihak ketiga itu harus kita siapkan sebanyak itu di APBD Perubahan. Itu saja sih bedanya,” katanya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini