Kejati Malut Temukan Kelebihan Bayar TPP RSUD CB Ternate

Redaksi author photo

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga.

TERNATE, BRN
- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi meningkatkan kasus dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai (TPP) RUSD Chasan Boesoerie Ternate.

Peningkatan penanganan dari Bidang Intelijen ke Bidang Tindak Pidana Khusus itu setelah ditemukan indikasi pembayaran TPP sebesar Rp. 297.500.000.

Ini disampaikan Richard Sinaga dalam jumpa pers di Aula Kejati Maluku, Rabu, 11 Januari.

Kasi Penkum Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga menuturkan, perkara dugaan korupsi TPP RUSD Chasan Boesoerie Ternate ini ditangani berdasarkan Surat Perintah penyelidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara Nomor: PRIN OPS-602/Q.2/Dek.1/08/2022 tertanggal 22 Agustus 2022, tentang dugaan indikasi pemotongan dan penggelapan dana tunjangan kinerja/tambahan penghasilan pegawai dan insentif jasa medik pegawai RSUD Chasan Boesoerie Maluku Utara.

Surat ini menindaklanjuti laporan hukum Lembaga Pengawasan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Provinsi Maluku Utara (LPP-Tipikor). Aduan dengan nomor: A.1/877/LPP-Tipikor/MU/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022.

“Pengaduan LSM ini kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkompeten kurang lebih 13 orang. Juga berkoordinasi dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara dan diperoleh beberapa data maupun dokumen yang dipandang perlu dalam permasalahan tersebut,” katanya.

Richard mengatakan, atas dugaan kasus ini, Direktur RSUD Chasan Boesoerie Ternate telah mengembalikan senilai Rp. 50 juta ke kas daerah dengan menyetor Bank BPD Maluku-Malut melalui rekening 0601024xxx pada 15 November 2022. Kemudian pengembalian kedua pada 19 Desember 2022 sebesar Rp. 247.500.000.

“Rekening ini milik Pemerintah Provinsi Maluku Utara. atas dasar ini tim intelijen menyimpulkan adanya kelebihan pembayaran karena dilakukan dua kali. Hasil pemeriksaan sementara Inspektorat Maluku Utara juga sama adanya indikasi kelebihan, sebab pembayaran dilakukan sepenuhnya oleh bersangkutan (mantan Direktur RSUD CB),” ucapnya.

Sedangkan hasil operasi tim tntelijen dalam mengumpulkan data dan keterangan maupun hasil koordiinasi dengan Inspektorat Provinsi Maluku Utara, juga ditemukan beberapa hal yang perlu ditelusuri lebih dalam oleh bidang pidana khusus.

“Karena terindikasi adanya kerugian keuangan negara/daerah yang dikelola RSUD Chasan Basoerie. Atas dasar LHP sementara Inspektorat, tim mendalami lebih lanjut dengan memberikan kepada bidang pidsus supaya dilakukan penyelidikan. Demikian untuk disampaikan kepada publik agar tidak simpang siur informasi yang diterima atau di dengar oleh masyarakat,” sambungnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini