“Doyan” Unggah Status, Kasatpol PP Ternate Diminta Jaga Privasi Anak

Redaksi author photo

Ilustrasi media sosial.

TERNATE, BRN
- Langkah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Ternate menanggulangi kenakalan remaja di Kota Ternate mendapat apresiasi.

Namun begitu, ada hal yang diabaikan OPD yang dinahkodai Fandi Mahmud itu. Bahkan diduga melakukan kekerasan verbal karena mengunggah video terduga pelaku perilaku menyimpang saat razia.

Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif mengatakan, sikap Fandi Mahmud yang memosting video terduga pelaku perilaku menyimpang di whatsapp status itu melanggar hak perlindungan ataupun privasi.

Fandi, kata Nela, sapaan Nurlaela Syarif, mestinya mengedepankan etika, baik itu terhadap media masa, media sosial, maupun kerahasian instansi.

“Kan pihak Satpol PP ini kan seperti layaknya penegak hukum. Di kepolisian saja, dalam melakukan razia atau penindakan hukum dan jika pelakunya anak di bawah umur, mereka jarang bahkan tidak ada sama sekali dipublikasi secara masif,” kata Nela saat dimintai tanggapan ihwal sikap Fandi yang ‘doyan’ mempublikasi hasil razia di sosial media, Rabu malam, 18 Januari.

Nela mengaku perihal tersebut sudah diwanti-wanti berulang kali. Komisi III secara kelembagaan bahkan sudah menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi.

“Kaitan dengan kenakalan remaja yang melibatkan anak di bawah umur yang notabenenya masih usia perlindungan itu tidak boleh diumbar. Yang kita takutkan jangan sampai diartikan negatif, kalau demikian sudah pasti ada bulying di situ,” ucapnya.

Jika sudah dijastis sebagai pelaku, sambung Nela, dengan sendirinya tertanam bahwa perilaku menyimpang adalah hal-hal biasa. Kemudian boleh jadi pembenaran karena sudah terbiasa dijastifikasi akibat sanksi sosial yang diterima.

“Ini yang kita hindari. Secara sosial oleh masyarakat bisa mengganggu mental dan psikis. Mereka akan merasa kebal dengan perbuatan-perbuatan menyimpang yang dampaknya berkepanjangan. Dari usia anak, remaja, dan setelah dewasa nanti perilaku-perilaku semacam ini tertanam di diri mereka. Ini yang kami di Komisi III khawatirkan. Karena itu, kami imbau kepada semua pihak, khusus untuk Satpol PP Kota Ternate untuk tidak mempublikasi foto, video, atau identitas yang gampang dilacak (termasuk seragam sekolah) saat terjaring razia,” pintanya.

Srikandi NasDem ini menambahkan, Fandi bisa saja dikenai sanksi apabila terus-terusan mengunggah para terduga pelaku menyimpang di sosial media. Pihak keluarga pelaku (korban) dapat menagih dan menuntut hak kepada pihak-pihak yang secara sengaja mengeksploitasi ruang publik anak.

“Dan itu ada undang-undangnya. Sekali lagi kami tekankan, mari kita bersama-sama jaga dalam hal kontreks perlindungan dan melindungi identitas anak, baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku. Konteks kenakalan remaja tidak diperkenankan lagi di lakukan eksplor secara fulgar,” katanya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini