Deprov Desak Kejati Ungkap Aktor Korupsi TPP RSUD Chasan Boesoerie

Redaksi author photo

Sahril Tahir.

TERNATE, BRN
- Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Sahril Tahir menanggapi penanganan dugaan korupsi tambahan penghasilan pegawai (TPP) RSUD Chasan Boesoerie Ternate. Menurutnya, perkara ini perlu ditangani serius.

Ini supaya dapat diketahui siapa aktor yang disangka menggelapkan TPP para tenaga kesehatan. Tuntutan pembayaran tunggakan melalui demonstrasi itu agar secepatnya dibayarkan.

“Tak lain tak bukan supata cepat dibayar. Karena itu, kami desak kejaksaan tinggi percepat proses hukum dugaan tindak pidana korupsi TPP ini biar kita tahu siapa aktornya ,” kata Sahril, Rabu, 11 Januari.

Politisi Gerindra itu menyarankan Gubernur Abdul Gani Kasuba membekukan status RSUD Chasan Boesoerie Ternate sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Terutama melakukan audit investigasi terhadap keuangannya.

“Dibekukan kemudian dilakukan audit sehingga masalah TPP tenaga kesehatan dapat terselesaikan, sebab sudah terjadi korupsi menggurita,” katanya.

Langkah lain yang dilakukan, sambung Sahril, mengganti managemen Chasan Boesoerie Ternate. Sebab, katanya, ini persoalan sangat rumit, sebab menyangkut ketidaknyamanan antara managemen dan pelayanan.

“Siapapun yang akan menjadi Direktur RSUD CB, dan ketika melakukan perubahan, maka orang (petinggi RSUD CB) akan merasa terganggu dengan pola lama yang mereka sudah terapkan. Jadi ini harus diganti semua,” tandasnya.

Menurut Sahril, problem RSUD CB saat ini imbas dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak menindaklanjut rekomendasi DPRD.

“Kita sudah rekomendasi agar direkturnya diganti. Bentuk ikhtiar ini DPRD provinsi (Deprov) semenjak 2017, 2018, dan terakhir 2019. Tapi mereka abaikan, akhirnya sekarang jadi masalah besar. Pemprov harusnya bekukan BLUD dan segera selesaikan persoalan ini,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini