Data Ekspor Emas PT NHM Tidak Tercatat di Pemprov Malut 

Redaksi author photo

Sekprov: Tidak Ada Laporan Per Tahun

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

TERNATE, BRN
- Ekspor emas PT. Nusa Halmahera Mineral (NHM) menunjukkan kinerja yang buruk. Lembaga Penelitian Pembangunan Daerah (LP2D) Maluku Utara menemukan enam problem.

LP2D mendapat ekspor emas perseroan milik Haji Robert Nitiyudo itu tidak disampaikan ke Pemerintah Provinsi Maluku Utara alias tidak tercatat dalam laporan.

Selain itu, perusahaan yang beroperasi di Gosowong, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara ini disangka tidak membayar iuran tetap. Produksi dan royaltinya pun turun drastis pada tahun 2022.

“Pemegang IUP pasif dan kejelasan BBM NHM. Kapasitas fiskalnya sedang, pelebaran defisit, dan beban utang jangka menengah,” tulis LP2D dalam laporannya berjudul Keadilan Tambang versus Rempah yang dikutip brindonews.

Masalah yang dihadapi Maluku Utara di sektor pertambangan adalah kewenangan pemerintah provinsi dipangkas yang berimplikasi pada sulitnya melindungi sumberdaya alam wilayah.

Rendahnya kepatuhan perusahaan tambang juga menjadi penyebab anjloknya komoditas masyarakat yang tak mampu diatasi dengan kebijakan fiskal. Imbasnya, keterbatasan infrastruktur dan percepatan Ibukota Sofifi.

“Seperti di Halmahera Tengah, diserbu migrasi tenaga dan menjadi beban sosial baru. Nyatanya, salah satu kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Belum lagi beban resiko lingkungan (kasus Gebe), dan menunrunnya produktifitas pertanian, perkebunan dan perikanan,” tulis LP2D.

Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Samsudin A. Kadir dikonfirmasi mengaku kalau data ekspor PT NHM tidak dilaporkan secara berkala.

“Tidak ada laporan per tahun hasil ekspor emas dari pihak perusahaan kepada pemerintah provinsi,” kata Samsuddin ketika disembangi usai rakor dana bagi hasil di Red Corner, Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Tanah Raja, Kecamatan Ternate Tengah, Senin, 9 Januari.

Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara sudah meminta kepada Pemerintah Halmahera Utara supaya menyurat NHM perihal laporan ekspor. Sebab, laporan dimaksud diketahui tidak ada sama sekali.

“Saya sudah cek dan sudah minta ke Pemda Halmahera Utara agar segera membuat surat secara tertulis ke NHM untuk tanyakan laporan ekspor mereka. Ini supaya kami bisa mengambil langka sesuai kesepakatan kami dalam rapat koordinasi,” singkatnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini