BPKAD Maluku Utara Gelar Rakor Dana Bagi Hasil

Redaksi author photo

Wakil Gubernur Maluku Utara< M. Al Yasin Alin saat menyampaikan sambutan sekaligus membuka rapat koordinasi dana transfer DBH.

TERNATE, BRN
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi dana transfer Dana Bagi Hasil di Red Corner, Jalan Arnold Mononutu, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Selatan, Senin, 9 Januari.

Kegiatan dengan tema ‘Evaluasi Perkembangan Ekonomi dan Dana Bagi Hasil Sektor Pertambangan’ dihadiri pemerintah kabupaten kota, akademisi, dan lembaga vertikal terkait lainnya. Kegiatan dibuka oleh Wakil Gubernur Maluku Utara, M. Al Yasin Ali.

M. Al Yasin Ali dalam sambutannya menyampaikan, mengenai penyaluran DBH, ada enam poin penting yang harus dikoordinasikan. Pertama, PNBP sektor tambang yang dipungut kementerian ESDM; kedua, ketimpangan DBH tahun 2020-2022.

Ketiga, alokasi dan formula DBH tahun 2023; keempat, pengajuan keberatan atas PNBP dan DBH tahun 2020-2022 prognosa Tahun 2023. Kemudian yang kelima yaitu pembahasan agenda pertemuan dengan Presiden RI, Komisi XI dan komisi VII DPR RI. Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM diundang pada pembahasan ini.

“Untuk PNBP sektor tambang yang menjadi sektor unggulan Maluku Utara saat ini harus menjadi pembahasan penting mengingat tahun 2022 lalu,” katanya.

Yasin Ali menjelaskan, Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN kemudian dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu. Biaya ini untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Penyaluran DBH sesuai realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan. Ini tertuang dalam Pasal 23 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah dan pemerintahan daerah.

“Saya percaya, melalui forum koordinasi ini kita akan dapat meminimalisir perbedaan antara sesama penyelenggara pemerintahan,” sebutnya.

Mantan Bupati Halmahera Tengah ini menambahkan, semenjak Pemerintah Pusat menetapkan Maluku Utara sebagai provinsi dengan perekonomian tertinggi di Indonesia, belum membawa dampak positif. Nyatanya, masih mengeluhkan kemiskinan di daerah. 

“Berharap kepada para Bupati dan Walikota yang memiliki wilayah sumber pendapatan dibidang pertambangan agar penting untuk dapat mengurai persoalan ini,” tandasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini