BPK Temukan Retribusi Tiga Pasar di Halmahera Timur Tidak Disetor ke Bendahara

Redaksi author photo
Bupati Diminta Cari Akal

Ilustrasi uang tunai.

HALTIM, BRN
- Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Maluku Utara menemukan masalah dalam pengelolaan retribusi pasar di Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (Disperindangkop) Kabupaten HalmaheraTimur. 

Temuan ini tercatat dalam hasil audit BPK atas pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Halmahera Timur Nomor 7.A/LHP/XIX.TER/05/2022.

LHP pemeriksaan keuangan ini menyebutkan, pungutan uang oleh Disperindangkop itu bersumber dari tiga pasar. Yaitu Pasar Faifiye di Maba Sangaji, Kecamatan Kota Maba, Pasar Fadeldela di Buli, dan dan Pasar Jati Luhur di Kecamatan Wasile Timur.

Dari hasil penelusuran register daftar penyetoran retribusi pasar dan bukti setor retribusi pelayanan ke kas daerah, diketahui bahwa tidak disetor ke bendahara penerimaan.

Temuan lainnya yaitu pemungutan retribusi tidak disertai tanda terima pembayaran. Hasil penelusuran didapati bahwa petugas hanya membawa catatan yang berisi daftar wajib retribusi di masing-masing pasar. Retrubusi yang disetor kemudian direkap dalam daftar wajib retribusi.

“Hasil wawancara terhadap Kepala Disperindangkop, bahwa mereka belum ada bendahara penerimaan. Oleh karena itu, yang bertindak sebagai bendahara penerimaan yaitu Kepala Seksi Sarana dan Distribusi Perdagangan,” bunyi LHP BPK Maluku Utara yang dikutip brindonews, Kamis, 12 Januari 2023.

Hasil konfirmasi kepada wajib retribusi secara uji petik di Pasar Faifiye dan Fadeldela, lanjut BPK, wajib retribusi tidak menerima tanda terima pembayaran. Sedangkan di Pasar Jati Luhur, wajib retribusi menerima tanda terima pembayaran berupa kwitansi, namun petugas pemungut tidak menyimpan salinannya.

“Sesuai hasil pemeriksaan atas register daftar penyetoran retribusi pasar, bukti setor pendapatan retribusi pelayanan pasar ke kas daerah, dan rekening koran pendapatan asli daerah periode Januari sampai Desember 2021, diketahui penyetoran pendapatan retribusi pelayanan pasar untuk jenis los tidak selalu dilakukan setiap hari dan jenis kios tidak selalu dilakukan setiap bulan.”

 “Pasar Faifiye menyetor retribusi pelayanan pasar tiga sampai empat bulan sekali. Pasar Fadeldela Buli satu tahun sekali, pada Desember. Pasar Jati Luhur disetorkan satu tahun sekali pada Desember yang dititipkan melalui Bendahara Pengeluaran Disperindagkop,” tulis BPK.

Retribusi di Pasar Faifiye dan Fadeldela Buli tidak dilaporkan secara rinci, seperti nama wajib retribusi, tarif retribusi, dan jumlah yang dibayarkan. Termasuk informasi yang memuat tanggal pembayaran dari wajib retribusi.

Lain pula di Pasar Jati Luhur. Petugas hanya menyetor tanpa ada rincian setoran. Petugas pemungut cuma memberikan uang tunai atas setoran penerimaan retribusi pelayanan pasar.

“Menurut BPK ini tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Temuan ini kiranya dapat ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” tulis BPK.

Terhadap problem ini BPK merekomendasikan kepada Bupati Halmahera Timur agar menetapkan bendahara benerimaan. Kemudian menginstruksikan Kepala Dinas Disperindakp untuk memerintahkan petugas pemungut, petugas yang bertanggung jawab menerima, menyetorkan retribusi pasar ke kas daerah, dan melakukan penatausahaan penerimaan retribusi. Dan memutakhirkan data penyewa secara periodik.

Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Halmahera Timur Ricko Debeturu dikonfiramsi Brindonews melalui sambungan telpon seluler membenarkan perihal temuan. Menurut dia, temuan administrasi tersebut telah diselesaikan sesuai rekomendasi BPK Maluku Utara.

“Kemarin itu temuan administrasi dan kami sudah kasih masuk (memenuhi rekomendasi BPK) melalui inspektorat. Bendahara penerimaan yang tidak ada di dinas, sekarang sudah ada. Jadi silahkan tanya ke inspektorat juga,” ucap Ricko.

Kendati begitu, Mantan Camat Kecamatan Wasile Utara mengaku tidak tahu-menauh banyak hal di dinasnya sebelum dia masuk. Termasuk besaran alokasi anggaran untuk retribusi pasar. 

“Kalau soal anggaran retribusi pasar saya tida tauh, karena waktu itu saya belum masuk (dilantik sebagai kepala dinas pada 2021). Nanti tanya juga ke Sekertaris Dinas Pak Taslim, karena waktu itu dia menjabat sebagai Plt Kepala Dinas,” ungkapnya. (mal/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini