Anggota Parpol di Halmahera Timur Lolos Administrasi PPS Pemilu

Redaksi author photo
Kotak suara pemilu.

HALTIM, BRN
- Bawaslu Kabupaten Halmahera Timur menemukan ada yang tidak beres dalam seleksi Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilu 2024.

Lembaga pengawas pemilihan umum ini mendapat delapan nama calon PPS tercatat sebagai anggota partai politik. Anehnya, kedelapan orang yang terkaver dalam sistem informasi partai politik ini justru lolos verifikasi administrasi oleh KPU setempat.

Ketua Bawaslu Halmahera Timur, Suratman Kadir menyatakan, delapan pendaftar PPS tersebut diketahui terkonfirmasi sebagai anggota partai setelah pihaknya mengkroscek Sipol KPU RI. Dari hasil pengumuman administrasi, mekera dinyatakan lulus berkas.

“Setelah dicroscek nama-nama yang lulus berkas, kami temukan delapan orang sebagai anggota partai politik. Nama mereka tercatut dalam Sipol. Mereka masing-masing berasal dari Kecamtan Wasile Utara, Wasile Tengah dan Wasile Timur,” katanya, Sabtu, 7 Januari 2022.

Suratman kemudian meminta KPU Halmhera Timur membatalkan delapan nama dimaksud. Ini untuk menjaga netralitas dan citra penyelengara.

“Kami minta KPU tidak merekrut anggota PPS yang masuk kepengurusan partai politik. Ini demi menjaga pelaksanaan pemilu yang jujur, transparan dan akuntabel,” tegasnya.

Ketua KPU Halmahera Timur, Mamat Jalil mengaku pihaknya tak hanya menemukan delapan orang versi temuan Bawaslu. Tercatat ada 37 pendaftar PPS dari partai politik yang terdaftar dalam Sipol KPU.

Kendati begitu, Mamat mengklaim tidak ada masalah lagi. Sebab, ke-37 orang ini sudah membuat surat pernyatan tertulis dan mengklarifikasi kalau mereka bukan anggota atau pengurus partai politik manapun.

“Kami temukan sekitar 37 orang pendaftar calon PPS yang nama mereka di Sipol. Karena mekanisme pendaftaran melalui sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc SIAKBA yang terintegrasi dengan Sipol, sehingga pendaftar yang tergabung sebagai anggota partai politik bisa terdeteksi. Surat pernyataan tersebut akan jadi bahan dasar untuk melakukan seleksi berkas administrasi lebih lanjut,” sambungnya.

Mamat menegaskan, tak ada celah untuk mempertimbangkan bagi pendaftar apabila benar ditemukan secara administrasi sebagai pengurus partai politik. Apalagi nama mereka ditemukan dalam surat keputusan atau SK pengurus partai politik.

“Nanti kami verifikasi kembali ditahap berikut untuk benar-benar memperketat. Kalau ditemukan yang bersangkutan sebagai anggota partai politik dan nama mereka ditemukan dalam SK partai maka berpotensi kami gugurkan. Berbeda kalau nama mereka hanya di catut dalam Sipol. Kalau hanya dicatut mereka bisa buat surat pernyataan. Bermasalah kalau nama mereka masuk sebagai anggota partai politik yang di SK-kan,” jelasyna. (mal/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini