Akademisi Sebut PT FMI Bisa di Pidana

Redaksi author photo

Mochtar Adam.

TERNATE, BRN
- Aktivitas PT Forward Matric Indonesia atau FMI di Dusun Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, bisa dijerat pidana. 

Selain disangka menambang ilegal karena tidak memiliki sejumlah dokumen izin yang memperbolehkan penambangan, perseroan ini boleh jadi mengabaikan kewajiban berupa tidak membayar royalti. Jelas ini kerugian besar bagi daerah penghasil.

Ini diutarakan Mochtar Adam, Dosen Universitas Khairun Ternate, ketika disembangi brindonews usai rapat koordinasi dana bagi hasil yang dilaksanakan BPKAD Maluku Utara di Red Corner, Kelurahan Tanah Raja, Ternate Tengah, Senin kemarin, 9 Januari.

Ekonom Maluku Utara ini berpendapat, kewajiban royalti diatur Undang-undang Minerba Nomor 3 Tahun 2018. Kegiatan FMI yang konon tidak punya UIP dapat dikenakan sanksi pidana, terutama kalau tidak membayar royalti ke daerah.

“Apalagi sudah mengeksploitasi sumberdaya alam. Kalau tidak bayar royalti itu bisa di kenakan pidana karena dalam Undang-undang Minerba Nomor 3 tahun 2018 sudah diatur. Karena itu menjadi kewenangan negara, dipunggut oleh negara untuk kepentingan daerah,” jelasnya.

Menurutnya, pengerukan kandungan sumberdaya nikel oleh FMI harus dan perlu di croscek, terutama ore yang dijual. Mohctar menyarankan agar Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Pemerintah Halmahera Timur supaya turun investigasi guna mencari tahu apakah FMI termasuk perusahaan nakal atau tidak. Terumasuk perusahaan-perusahaan nakal lainnya yang tidak melaporkan statistik produksi maupun ekspor. 

“Jadi pemda dan pemprov diminta untuk turun investigasi untuk mencari tahu mana perusahaan-perusahaan yang nakal. Kalau tidak ada izin ya ditindak. Itu yang harus di audit dulu. Kalau eksploitasi lalu tidak ada izin berarti itu dia (FMI) berani sekali tu,” terangnya. (tim/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini