Praktisi Hukum Sebut Ketua DPRD Kota Ternate Keliru soal Perda

Redaksi author photo

Muhammad Konoras.

TERNATE, BRN - Tanggapan Ketua DPRD Kota Ternate,
Muhajirn Bailussy yang menyebutkan, keputusan Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman memberhentikan Abubakar Adam dari Direksi Utama Perumda Ake Gaale tidak sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perumda Air Minum Ake Gaale, mengundang reaksi praktisi hukum Muhammad Konoras.

Menurut Konoras, peraturan daerah yang diklaim sebagai dasar itu tidak dibaca seksama oleh Muhajirin Bailussy. Pemberhentian direksi Perumda Ake Gaale adalah kewenangan penuh wali kota.

“Sedangkan syarat untuk pemberhentian itu tidak diataur selanjutnya didalam perda tersebut. Kewenangan memberhentikan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2021 itu,” katanya dalam keterangan tertulis ang diterima brindonews.com, Selasa malam, 27 Desember.

Konoras mengatakan, persoalan PDAM yang kini menjadi masalah krusial itu tidak dilepaspisahkan dengan tanggungjawab DPRD. Sebab, sumber dana sebagai penyertaan modal sebagian besar menggunakan APBD.

“Pengawasan DPRD harus difungsikan dengan baik. Karena pengangkatan direksi selama ini hanya ditunjuk dari atas yang sekadar memenuhi perintah peraturan derah saja yang kemudian diformalkan dalam bentuk seleksi terbuka. Kadang direksi yang diangkat selalu tidak sejalan dengan selerah karyawan,” jelasna.

Ketua Peradi Kota Ternate ini menganggap apa yang disampaikan politikus PKB itu keliru.

“Karena syarat pemberhentian direksi didalam Perda dimaksud tidak ada perintah selanjutnya dengan keputusan  wali kota. Karena itu Pasal 15 ayat (2) dan (3) Perda Nomor 2 Tahun 2021 menjadi rujukan wali kota memberhentikan direksi,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini