Praktisi Hukum Minta KPK Periksa Kasus Pembelian Lahan Rumdis Gubernur Malut

Redaksi author photo

Iskandar Yoisangadji.

TERNATE, BRN
- Keputusan Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate menghentikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan eks Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara mendapat protes dari praktisi hukum, Iskandar Yiosangadji.

Pengajar Fakultas Hukum UMMU itu menilai, penghentian perkara yang menyeret nama Rizal Marsaoly, Kepala Bappelitbangda Kota Ternate ini tidak cukup beralasan.

Menurutnya, aset pemerintah tidak boleh dibeli atau dibayar oleh pemerintah.

“Menurut saya tidak cukup alasan menurut hukum. Kenapa demikian, karena rumah dinas ini merupakan aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Putusan Pengadilan Negeri Ternate yang mana telah diperkuat melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 191 K/PDT/2013. Kok kenapa dihentikan dengan alasan tidak cukup bukti,” katanya, Selasa, 27 Desember.

Iskandar mengatakan, Kejaksaan Negeri Ternate perlu memahami putusan Pengadilan Negeri Ternate. Dalam putusan, tegas disebutkan bahwa lahan yang dibayar senilai Rp 2,2 miliar itu adalah aset Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Apakah secara hukum dapat dibenarkan untuk dilakukan transaksi jual beli?, apakah secara hukum pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate terhadap pihak ketiga juga dapat dibenarkan? Jika tidak ada alasan hukum, maka transaksi jual beli itu merupakan perbuatan melawan hukum”.

“Apalagi pada saat pembayaran itu juga disaksikan oleh pihak kejaksaan. Artinya kejaksaan juga telah mengantongi bukti transaksi pembayaran tersebut. Bagaimana bisa tidak menemukan adanya bukti permulaan. Bukankah pembayaran itu menggunakan anggaran APBD yang nilainya Rp 2,2 miliar?,” ucapnya.

Iskandar menyebut, penanganan perkara pembelian aset pemerintah ini sangat terang bagi pihak jaksa. sebab, langkah jaksa mendapatkan bukti permulaan terbuka lebar.

“Transaksi ini menggunakan anggaran daerah. Jika aset ini adalah aset pemerintah daerah, maka logikanya pemerintah membeli aset pemerintah sendiri dan anggaran itu mengalir kepada pihak ketiga. Tetapi anehnya Kejaksaan Negeri Ternate menghentikan dengan menyatakan tidak ditemukan adanya bukti permulaan kerugian negara. Di akhir tahun ini saya menganggap ini bukan suatu prestasi yang baik. Saya berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah saatnya memeriksa kasus ini,” sebutnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini