Polri dan Membangun Kepercayaan Publik

Redaksi author photo

Zulafif Senen, S.H., M.H., CSRP., CLMA.

 

=======

Penulis adalah Akademisi Hukum dan Alumni Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia. Juga merupakan Sekretaris Jenderal Cendikia Muda Nusantara. 

 

Beberapa bulan terahir, Institusi Polri diterpa berbagai macam ujian. Mulai dari isu terkecil hingga yang dianggap besar. Kasus penembakan salah satu anggota Polri yang dilakukan oleh anggota Polri dan atas perintah atasan salah satunya. Institusi Polri bertubi-tubi diterpa ujian sampai saat ini.

Di bawah kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, slogan Polri diubah menjadi “PRESISI”,akronim dari Prediktif, Responsibilitas dan Transparansi Berkeadilan. Memiliki maksud prediktif ialah setiap anggota polisi dituntut untuk mampu sigap dalam segala situasi serta kondisi yang mendatangkan gangguan didasarkan fakta, data serta informasi.

Kemudian responbilitas memiliki maksud setiap anggota dituntut untuk paham dan mengerti daripada tugas dan tanggungjawabnya. Sedangkan transparansi lebih pada berkeadilan tentunya memiliki kaitan dengan asas umum hukum pidana yakni Equality Before The Law yang berarti persamaan dihadapan hukum baik secara teori (law in the book) maupun secara kenyataan (Law in action).

Mengkritik boleh, menghujat atau menghina jangan Polri di bawah kepemimpinan bapak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, memunculkan banyak kemajuan yang begitu pesat. Hal tersebut tentunya berkat kerjasama antar elemen Polri maupun masyarakat dengan fokus program kerja prioritas yang luar biasa. Kemajuan begitu pesatpun dirasakan tidak hanya oleh anggota Polri itu sendiri, namun juga dirasakan kalangan masyarakat tanpa terkecuali baik saat berhadapan dengan permasalahan hukum maupun yang melaporkan adanya peristiwa hukum.

Beberapa hari terahir ini publik dikejutkan dengan statemen yang dinilai kontroversial. Sebab disampaikan dengan sadar oleh seorang oknum penegak hukum yang mana pernyataan tersebut bukan bagian daripada kritik, melainkan daripada hujatan ataupun hinaan terhadap suatu institusi. Kira-kira bunyi begini “polisi mengabdi kepada negara hanya seminggu dan sisanya mengabdi kepad mafia”. Statemen ini telah menggeneralisir secara keseluruhan semua anggota polri. Dalam hukum dikenal dengan adagium “actori incumbit probation, actori onus probandi” yang berarti siapa mengdalilkan, maka dia harus membuktikan.

Negara Indonesia tidak pernah melarang siapapun untuk mengkritik. Ini jelas dituangkan dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”. Pasal tersebut dinilai sangat jelas bahwa negara memberikan kebebasan berpendapat. Akan tetapi sering disalah artikan oleh segelintir oknum bahwa bebas itu sama artinya dengan bar-bar atau kurangajar, bahkan tidak jarang mereka lupa sebagaimana yang dituangkan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” yang secara otomatis segala lingkup kehidupan senantiasa di awasi oleh hukum.

Statmen yang oleh dari seorang penegak hukum sangatlah disayangkan dan dinilai tidak pantas, sebab terkesan menghujat ataupun menghina suatu institusi. Pasal 13 tentang tugas pokok Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia telah jelas dan tegas disampaikan bahwa tugas pokok dari polisi diantaranya: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Institusi Polri tidak melarang kepada siapapun dan dimanapun untuk berpendapat dan mengkritik. Kritik bagian daripada perbaikan kinerja, namun tidak dengan cara menghina atau menghujat sebuah institusi. Tentunya ini bertentangan dengan hukum. Jangan karena segelintir oknum kepolisian, kita mengeneralisir secara keseluruhan oknum polisi.  Padahal masih banyak polisi baik, jujur, taat hukum, serta berintegritas tinggi akan tetapi tidak terekpos oleh media. 

 

Membangun Kepercayaan Publik 

“Tidak cukup penjara, tidak cukup polisi dan tidak cukup pengadilan untuk menegakkan hukum bila tidak didukung oleh rakyat”_Hubert Humphrey (Politikus dari Amerika Serikat). Untuk mengembalikkan kepercayaan publik sangatlah tidak mudah. Sebab kerja sendiri tidaklah akan membuahkan hasil yang maksimal dibandingkan dengan kerja bersama.

Kapolri memiliki tugas yang berat. Dilain sisi, sebagai bentuk pertanggungjawaban moril kepada Institusi Polri maupun kepada masyarakat. Di satu sisi, pertanggungjawaban kepada Tuhan atas sumpah yang dilafadzkan pada saat pelantikan menjadi Kapolri.

Bentuk daripada membangun kepercayaan publik yang dinilai relevan jika tidak hanya bertumpu pada surat edaran maupun surat keputusan lainnya. Melainkan membentuk tim khusus yang disebarkan diberbagai titik untuk meminta saran kepada institusi kepolisian dan daripada saran tersebut yang berkesesuaian dijadikan pedoman untuk perbaikkan ditubuh institusi kepolisian itu sendiri.

Penguatan yang perlu dilakukan tidak hanya dilakukan oleh institusi kepolisian itu sendiri dalam membangun kepercayaan publik, melainkan berkolaborasi dengan institansi lainnya, mengibaratkan sebuah pesawat, badan pesawat merupakan lokomotif kepercayaan publik, sayap merupakan institusi kepolisian, mesin adalah kolabrasi elemen lainnya dalam membangun kepercayaan publik. [*]

Share:
Komentar

Berita Terkini