Pemprov Malut Surati Kemenkeu soal Percepatan Pembayaran DBH

Redaksi author photo

Ahmad Purbaya.

SOFIFI, BRN
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyurat ke Kementeri Keuangan RI terkait keterlambatan penyaluran dana bagi hasil.

Surat yang ditandangani Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba tertanggal 2 Desember 2022 itu ditujukan kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani melalui Dirjen Perbendaharaan.

Surat Nomor : 900.1.14.3/3832/G perihal permohonan penyaluran dana tersebut gubernur meminta agar tunggakan DBH sebesar Rp138 miliar lebih itu secepatnya disalurkan.

“Suratnya sudah kita sampaikan ke Kemenkeu RI. Berharap sisa pembayaran DBH segera direalisasikan,” jelas Kepala BPKAD Maluku Utara, Ahmad Purbaya, Rabu 21 Desember.

Purbaya mengatakan, permintaan pembayaran sisa DBH Provinsi Maluku Utara sudah disampaikan ke Pemerintah Pusat. Sesuai surat dari Kementrian Keuangan Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan Nomor : S137/PK/PK.2/2022, tertanggal 3 Oktober 2022 tentang Penyampaian Data Penyaluran Kurang Bayar Dan Penyelesaian Lebih Bayar DBH, merujuk pada KMK Nomor : 29/KM.07/2022.

“Kita sudah sampaikan data yang diminta, olehnya itu kami berharap kemenkeu segera merealisasi surat gubernur yang telah kami sampaikan. Dana yang harus diterima Pemprov Maluku Utara meliputi DBH SDA, Minerba dan Royalti sebesar Rp135 miliar serta DBH SDA-Kehutanan-DR sebesar Rp3 miliar. Total DBH yang harus dibayar Kemenkeu sebesar Rp138 miliar. Banyak tunggakan yang harus kita selesaikan di daerah, makanya kita sangat butuhkan dana tersebut,” katanya. (red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini