Pelecehan Beasiswa Dunia Pendidikan

Redaksi author photo

Zulafif Senen, S.H., M.H., CSRP., CLMA.

Penulis adalah Akademisi Hukum & Alumni Pascasarjana Universitas Islam Indonesia.

 

Fenomena korupsi tidak hanya terjadi pada ranah politik saja, namun seiring perkembangan zaman sudah merambat pada dunia pendidikan. Fatalnya, dana pendidikan disalahgunakan oleh segelintir oknum hanya untuk memuaskan sifat serakahnya. 

Teringat ucapan tuan guru Prof. Dr. Jacob Elfinus Sahetapy, S.H. beliau pernah mengatakan “Makin berkembangnya suatu zaman, maka makin berkembang juga suatu kejahatan itu sendiri. Hal serupa jika kita lihat dengan fenomena yang saat ini marak terjadi. 

Das Sollen dan Das Sein Pelecehan Beasiswa Pendidikan

Secara Das sollen atau berdasarkan aturan tentang beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) diatur dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program KIP. Secara komprehensif dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 1  Program Indonesia Pintar yang selanjutnya disingkat PIP adalah bantuan berupa uang tunai, perluasan akses, dan kesempatan belajar dari pemerintah yang diberikan kepada peserta didik dan mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin untuk membiayai pendidikan”.

Hal serupa juga dijelaskan secara jelas pula pada Pasal 2 tentang prinsip daripada Program Indonesia Pintar (PIP). Setidaknya ada 6 prinsip mengatur perihal ini. 

Efisien, yaitu menggunakan dana dan daya untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu singkat, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Transparan, menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai PIP Pendidikan Tinggi. Akuntabel, pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan. Kepatutan, yaitu penjabaran program/kegiatan dilaksanakan secara realistis dan proporsional. Manfaat, adalah pelaksanaan program/kegiatan yang sejalan dengan prioritas nasional.

Namun, secara das sein atau berdasarkan fakta, bertolak belakang dengan isi daripada Pasal 2 tersebut tentang prinsip yang mana segelintir oknum memanfaatkan dana pendidikan demi memenuhi hasrat keserakahannya sehingga dana tersebut tidak lagi efisien, efektif, transparan, akuntabel, kepatutan dan manfaat.

Bahkan, ditemukan dalam proses mengimplementasikan kerapkali bertentangan sebagaimana dijelaskan Pasal 1 ayat 3 “Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.” Serta dijelaskan pada pasal 1 ayat 4 “Program Bantuan Uang Kuliah Tunggal atau Sumbangan Pembinaan Pendidikan Mahasiswa yang selanjutnya disebut Program Bantuan UKT/SPP adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi berupa bantuan yang diberikan kepada mahasiswa aktif untuk pembiayaan uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan mahasiswa.

Hal demikian tentunya bertentangan dengan fakta dilapangan, yang mana ditemukkan bahwa segelintir oknum memanfaatkan minimnya pengawasan dan perhatian pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan serta kepolosoan para mahasiswa maupun mahasiswi luar pulau dengan diberikan angin surga kelulusan 100 persen yang sejatinya tidaklah terjadi demikian. 

Minimnya Pengawasan dab Kurangnya Perhatian 

Secara aturan telah dijelaskan secara komprehensif tentang program beasiswa Kartu Indonesia Pintar itu sendiri didalam pedoman pendaftaran KIP Kuliah Merdeka 2022 yang diterbitkan oleh Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan (Puslapdik).

Dijelaskan bahwa hal yang didapatkan dalam program beasiswa KIP diantaranya: pembebasan biaya seleksi masuk perguruan tinggi, pembebasan biaya kuliah pendidikan serta bantuan biaya hidup.

Faktanya hanya segelintir oknum justru memanfaatkan kepolosan penerima beasiswa tersebut dengan dalil uang pengamanan kuota, uang pendidikan bahkan secara terang-terangan meminta uang terimahkasih yang kesemuan tersebut tidak pernah dimuat didalam aturan maupun di dalam pedoman pendaftaran yang dibuat oleh Puslapdik itu sendiri. Minimnya pengawasan dan perhatian oleh pemerintah dalam hal ini terkhususnya kementrian pendidikan menjadi pemicu. Akibatnya, dana yang tadinya membiayai mahasiswa justru dimanfaatkan sebagai ladang ‘korupsi’ oleh segelintir oknum dan secara tidak langsung telah melecehkan dunia pendidikan terkhususnya dunia beasiswa itu sendiri. 

Peningkatan Pengawasan 

Belajar daripada nomena yang melahirkan sebuah fenomena yang kian marak terjadi serta dimanfaatkan segelintir oknum pemerintah dalam hal ini kementrian pendidikan yang mewadahi dunia pendidikan patut melakukan evaluasi dan peningkatan pengawasan. Ini agar fenomena pelecehan dunia pendidikan dalam konteks beasiswa tidak terulang. Oleh oknum yang tidak bertanggungjawab pun dengan sendirinya ruang geraknya dikunci.

Selain itu, penyaluran beasiswa dapat menyasar ke penerima yang tepat sasaran dan layak sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 “Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang selanjutnya disingkat Program KIP Kuliah adalah skema bantuan PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin atau rentan miskin dan memiliki KIP Kuliah.” Dengan begitu, 6 prinsip PIP dapat terlaksa dengan baik sekaligus menutup kecil kemungkinan penyalahgunaan oleh segelintir oknum. (*)

Share:
Komentar

Berita Terkini