Oknum Pejabat dan Inspektur Pertambangan Diduga Beking Tambang Ilegal

Redaksi author photo

Ilustrasi aktivitas pertambangan.

SOFIFI, BRN
- Aktivitas pertambangan PT Forward Metrics Indonesia (FMI) di wilayah Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Halmahera Timur, terindikasi ilegal.

Selain tak punya AMDAL dan melakukan eksplorasi di atas lahan tambang PT. Kemakmuran Pertiwi Tambang, perseroan ekstraaktif tersebut juga diduga dibeking oknum pejabat. Inspektur pertambangan dan salah satu organisasi perhimpunan ahli pertambangan di Maluku Utara kabarnya ikut memback-up.

Munculnya dugaan bekingan tersebut terungkap dalam aksi Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara pada Senin, 5 Desember kemarin. Dalam aksi, GPM membeberkan sejumlah dugaan ilegal mining PT. FMI. Salah satunya yaitu kegiatan pertambangan yang tidak sesuai tata ruang.

Informasi yang dihimpun brindonews menyebutkan, PT. FMI memiliki konsesi lahan seluas 30 hektare. Kabarnya, luas area yang dikeruk hanya akal-akalan oknum pejabat (sekretaris daerah) dengan memanfaatkan cela RTRW Halmahera Timur sedang dalam revisi.

Kepala Bidang Amdal Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Wajahuddin mengakui kalau pengerukan nikel PT FMI ilegal.

“Mereka tidak pernah memproses penerbitan AMDAL di tingkat kabupaten maupun provinsi. Saya sudah konfirmasi ke DLH Halmahera Timur dan mereka bilang tidak pernah mengeluarkan AMDAL FMI. Kita di provinsi juga demikian,” ucapnya, Selasa (13/12/2022).

“Berarti aktivitas tambang FMI ilegal. Namun terkait sikap yang diambil DLH Maluku Utara atas ilegal mining FMI menjadi kewenangan kepala dinas, jadi langsung saja ke pak kadis saja,” sambungnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya dikonfirmasi tak banyak komentar.

“Coba cek di DLH Halmahera Timur dulu, jangan-jangan ijin lingkungannya sudah diterbitkan,” ucapnya.

Peta eksplorasi PT. FMI.

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Halmahera Timur, Harjon Gafur menjelaskan, PT. FMI memiliki dua sub kontraktor yaitu PT. Jaya Abadi Semesta (JAS) dan PT. FPN.

“Menurut Pak Heri selaku KTT FMI, perusahaan ini beroperasi sejak dua bulan lalu, sekitar Oktober 2022. Informasi dari Pak Heri juga, sudah ada empat kali pemuatan ore yang disuplai ke IWIP. Tapi berapa kapasitasnya kita belum tahu,” ucapnya.

Pelaksana tugas Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suriyanto Andili belum memberikan penjelasan perihal dimaksud. Hingga berita ini dipublis, belum ada keterangan resmi dari Suriyanto. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini