Makin Bandel, PT FMI “cuek” Panggilan Pemprov Malut

Redaksi author photo

Harjon: Ada Langkah Investigasi 

Ilustrasi penggalian dan pengangutan hasil pengerukan material penambangan.

HALTIM, BRN
- Aktivitas penggalian ore nikel ilegal PT. Forward Matrics Indonesia di Dusun Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, semakin tak terkontrol.

Beberapa titik areal tambang yang bukan lokasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) pun hingga kini masih dikeruk. Bahkan, perseroan yang belum diketahui siapa pemiliknya itu pun seolah mengabaikan peringatan Pemerintah Halmahera Timur dan bersikeras melakukan pengerukan.

Kehadiran perusahaan esktraaktif ini sudah pasti mengancam kelestarian lingkungan, biodiversity dan ekologi lainnya di Dusun Subaim. Pengalihan kewenangan dari pemerintah provinsi ke pusat semakin memperparah kondisi pengelolaan pertambangan di daerah.

Kabar dugaan ilegal mining oleh PT. FMI tersebut langsung ditindaklanjuti Ubaid Yakub, BUpati Halmahera Timur. Pengecekan lokasi inilah baru diketahui kalau pihak perusahaan tidak memiliki AMDAL, izin kegiatan eksplorasi, UKL-UPL dan RKB.

Selain itu, FMI juga melakukan penambangan di atas bekas lahan tambang milik PT Kemakmuran Pertiwi Tambang yang sudah angkat kaki dari Halmahera Timur dan pindah ke Pulau Obi.

Kecurigaan pemerintah setempat makin kuat menyusul FMI tidak dapat menunjukan kelengkapan dokumen. Bahkan mangkir dari penggilan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.

Kepala Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Halmahera Timur, Harjon Gafur mengatakan, ketidakhadiran pihak FMI dalam rapat lintas koordinasi tersebut tanpa didasari alasan yang jelas. Padahal, rapat ini sangat penting.

“Kita rapatnya di Sofifi, Ibu Kota Maluku Utara pada Senin kemarin. Agenda yang dibahas itu menanyakan keabsahan dokumen perusahaan antar Dinas Lingkungan hidup Halmahera Timur dan Dinas Lingkungan Hidup Maluku Utara. Lantaran pihak perusahaan tidak hadir jadi diagendakan rapat berikutnya,” kata Harjon, begitu disembangi awak media di Kantor Bupati Halmahera Timur, Selasa, 20 Desember.

Harjon menyayangkan sikap apatis FMI. Menurutnya, acuh tahu yang dipertontonkan perusahaan dengan tidak memenuhi panggilan DLH Provinsi Maluku Utara adalah bentuk agar pihak perusahaan menghindar.

“Rapat kemarin ada satupun pihak PT FMI yang hadir. Kami berharap pihak perusahaan bisa hadir dan memberikan penjelasan secara detail menyangkut kegiatan produksi mereka di atas lokasi konsesi lahan milik PT KPT. Karena keterangan sebelumnya dari Pak Heri selaku KTT PT FMI, indikasinya bahwa FMI beraktifitas di sebagian wilayah IUP KPT dan sebagian lagi di luar IUP KPT. Mereka mengunakan fasilitas penunjang KPT. Kami tidak berhenti sampai di sini, kami bersama DLH Maluku Utara bakal menginvestigasi lebih jauh,” terangnya.

“Yang jelas DLH Provinsi menegaskan bahwa, memang IUP PT FMI itu ada, tapi sejauh ini pada izin usaha eksplorasi. Tapi izin usaha produksi belum ada. Kalau sudah ada izin operasi produksi, sudah pasti kami DLH kabupaten dilibatkan dalam sosialisasi AMDAL. Tapi AMDAL dan izin usaha produksi mereka tidak ada kok berani melakukan kegiatan penambangan,” sambung Harjon.

Kepala Bidang AMDAL DLH Provinsi Maluku Utara, Wajihuddin mengatakan, rapat yang diinisiasi itu sangat penting dihadiri pihak perusahaan.

Ia berharap, rapat kedua yang dijadwal Selasa atau Rabu pekan depan dapat dipenuhi perusahaan.

“Diharapkan ada sikap kooperatif dari mereka (PT. FMI). Karena ini menyangkut keabsahaan dan izin kegiatan penambangan,” ucapnya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini