Mainan PT FMI hingga Polsek Wasile Jadi Tempat Transaksi Lahan

Redaksi author photo

Camat Wasile: Tidak Ada Sosialisasi AMDAL

Ilustrasi.

HALTIM, BRN - Konflik lahan antara masyarakat dengan PT. Forward Metrics Indonesia di Dusun Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, bisa saja terjadi. Penyebabnya yaitu pembayaran yang tidak sesuai harga kesepakatan.

Camat Wasile, Abbas Saban mengatakan, perselisihan tersebut dimungkinkan terjadi kalau PT FMI tidak membayar harga yang disepakati. Perusahaan harus membayar Rp25 ribu per meter (belum termasuk harga tanaman), bukan Rp15 ribu per meter.

“Tetapi saat pembayaran dilakukan tidak sesuai yang disepakati semula. PT. Forward Metrics Indonesia (FMI) bayar per meternya Rp15 ribu. Ini sudah tidak sesuai dengan kesepakatan meraka dengan warga pemilik lahan. Bahkan pembayaran lahan pun di panggil satu per satu dan pembayarannya dilakukan di Polsek Wasile. Malamnya dorang (mereka) lakukan pembayaran, besoknya baru saya diminta tanda tanggan surat jual beli lahan dari pemilik ke pembeli PT FMI,” jelas Abbas, begitu disembangi di Kantor BUpati Halmahera Timur, Senin, 19 Desember.

Abbas menyebutkan sudah ada sembilan bidang tanah milik warga dibayar perusahaan. Namun berapa besar luasnya ia mengaku tidak tahu pasti.

“Ada utusan dari perusahaan yaitu Pak Kefin dan Pak Kotu. Kemudian setahu saya itu ada utusan lain yaitu laki-laki empat orang dan perempuan satu orang. Ada juga dugaan keterlibatan oknum kepala desa yang bahkan terlibat mengatur skenario pembayaran lahan dengan PT FMI,” ucapnya. 

Tidak Ada Sosialisasi AMDAL 

Abbas menambahkan, ada beberapa alasan eksplorasi FMI boleh dibilang ilegal. Pertama, melakukan aktivitas di atas lahan tambang PT Kemakmuran Pertiwi Tambang.

Kedua, tidak ada sosialisasi AMDAL sebelum beroperasi. Ketiga, tidak memeliki izin lingkungan dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur maupun Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Juga tidak punya dokumen berupa surat izin usaha di atas lahan yang sementara di produksi.

“Parahnya lagi, menurut informasi mereka beroperasi bukan di wilayah IUP. Bahkan dokumen AMDAL mereka pun tidak ada dan kami tidak pernah lihat. Sosialisasi AMDAL juga mereka tidak bernah lakukan tiba-tiba perusahaan sudah beroperasi di wilayah pegunungan yang begitu dekat dengan Dusun Subaim,” terangnya.

Areal pertambangan PT FMI dilihat dari Minerba One Map Indonesia Kementerian ESDM, lanjut Abbas, tak jauh dari Desa Cemara Jaya dan Bumi Restu. Konsesi lahan PT FMI terpantau berdekatan dengan dua perusahaan tambang lain yaitu PT Alam Raya Abadi dan PT Jaya Abadi Semesta.

“Sementara sebagian yang dia (PT FMI) pakai itu arealnya eks perusahaan PT KPT, termasuk dengan jety yang mereka pakai,” ungkapnya. 

“Sejauh ini pihak PT FMI tidak pernah menunjukan kelengkapan dokumen perusahaan ke pemerintah daerah, karena itu kami tidak tahu legalitas perusahaan secara pasti. Kalau memang dorang itu perusahaan, paling tidak dokumen perusahaan harus ditunjukan ke pemerintah, karena kami pemerintah berkewajiban melindunggi kehadiran investasi sepanjang prosedurnya dipenuhi. Saya selaku pemerintah kecamatan tetap ikuti instruksi pak bupati. Minta pihak perusahaan break (setop sementara) sementara sambil menyiapkan seluruh dokumen perusahaan, kalau tidak yan anti kita lihat. Karena yang dirugikan adalah masyarakat,” tuturnya. (red/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini