Lakukan Pertemuan, Tender Proyek Jalan Jembatan Ibu-Kedi Terindikasi ‘suap’

Redaksi author photo

Ilustrasi suap.

TERNATE, BRN
- Dugaan korupsi yang dienduskan Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara tak membuat Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Maluku Utara berbenah.

Instansi yang dipimpin Kadri La Ice itu kembali berulah dengan mololoskan perusahaan yang secara evaluasi teknis tidak memenuhi klasifikasi.

Bahkan, keputusan BPBJ memenangkan PT. Hapsari Nusantara Gemilang dalam pekerjaan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi disinyalir beraroma ‘suap’.

Ini terungkap setelah PT. Pancona Katara Bumi melayangkan sanggahan atas pengumuman pemenang tender proyek pembangunan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi beberapa waktu lalu. 

Penolakan tersebut menyusul adanya dugaan lelang pekerjaan multiyears senilai Rp29,5 miliar itu disinyalir tidak sesuai aturan dan ada “kongkalikong”. 

“Ada pertemuan seluruh Pokja VI BPBJ di rumah GB selaku penanggung jawab PT. Hapsari Nusantara Gemilang. Kami punyai bukti documentasi. Yang hadir pada malam itu adalah Yusman Dumade dan Muh. Husni selaku ketua dan sekertaris pokja VI. Juga ada tiga anggota pokja IV lainnya yaitu Lutfin Muhammad, Lutfi Ahmad dan Ardinansyah Andiwardana. Pertemuan di berlangsung di rumah saudara GB di Kelurahan Maliaro pada 23 November 2022 sekira pukul 21.00 WIT,” kata Idris Husen, Direktur PT. Pancona Katara Bumi dalam sanggahannya.

Infografis pertemuan senyap jelang pengumuman tender proyek jalan jembatan Ibu-Kedi.

Idris menyebutkan, melalui surat sanggahan tersebut, PT. Pancona Katara Bumi menyatakan keberatan dan tidak menerima hasil evaluasi pelelangan dan penetapan pemenang tender.

“Ini karena syarat persekongkolan. Kami menginginkan proses berkelanjutan evaluasi ulang yang berkeadilan sesuai dengan prinsip dasar pengadaan barang/jasa yang Transparan, efektif, efisien, adil dan tidak diskrimitatif, bebas dari persekongkolan dan korupsi (KKN). Apabila hal tersebut tidak di hiraukan, maka kami akan menindaklanjuti sebagai laporan pengaduan terjadi KKN kepada pihak yang berwenang,” ucapnya.

Atas kasus ini, sambung Idris, BPBJ Maluku Utara menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat. Juga menyalahgunakan wewenang dengan mengarahkan pemenang lelang.

“Kapala BPBJ dan kroni-kroninya dalam pokja pun diduga ikut terlibat. Pokja terindikasi melakukan KKN dan persekongkolan,” tandasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini