Iskandar: Bantahan Kasi Intel Kejaksaan Ternate Tidak Sesuai Fakta Sidang

Redaksi author photo

KPK Perlu Turun dan Periksa 

Iskandar Yoisangadji.

TERNATE, BRN - Bantahan Kasi Intel Kejaksaan Negeri Ternate, A. Syaeful Anwar yang menyebutkan tanah milik Noke Yapen, yang merupakan objek sengketa pembelian lahan eks Kediaman Dinas Gubernur Maluku Utara belum dibayar semenjak tahun 1978 mendapat tanggapan dari praktisi hukum Iskandar Yoisangadji.

Menurut Iskandar, pernyataan tersebut tidak sesuai fakta sidang. Sebagaimana diterangkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.G/2011/PN Tte, dalam pertimbangan dinyatakan pembebasan tanah objek sengketa tersebut dilakukan sejak 1977 silam. Tanah ini untuk pembangunan rumah dinas Bupati Kabupaten Maluku Utara.

“Penjelasan yang diterangkan oleh kepala seksi pengurusan hak tanah pada waktu itu, yang ditunjuk sebagai sekretaris panitia pembebasan tanah objek sengketa. Yang menyerahkan ganti rugi pembebasan objek sengketa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara (sekarang Pemda Halmahera Barat). Artinya pembebasan lahan pada waktu itu telah dilakukan dan telah ada ganti kerugian,” katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews.com, Jumat malam, 30 Desember.

Dosen Fakultas Hukum UMMU ini mempernyatakan dasar Pemerintah Kota Ternate membeli lahan yang terletak di Kelurahan Kalumpang itu. Apalagi, pembayaran lahan tersebut menggunakan APBD sebesar Rp. 2,2 miliar.

“Februari 2018 Pemerintah Kota Ternate melakukan pembayaran ganti rugi lagi. Ini artinya ada dua kali pembayaran dan itu menggunakan APBD. Perihal ini juga harus dijelaskan oleh pihak Kejari Ternate. Apakah pihak kejaksaan sudah menelusuri fakta ini atau belum?,” Tanya Iskandar.

Ia berharap agar Kejari Ternate tidak terburu-buru menghentikan dugaan kasus korupsi pembelian lahan eks Kediaman Dinas Gubernur Maluku Utara. Jika benar keterangan kepala seksi pengurusan hak tanah pada waktu itu yang ditunjuk sebagai sekretaris panitia pembebasan tanah objek sengketa dan yang menyerahkan ganti rugi pembebasan objek sengketa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara, maka pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Ternate secara hukum tidak dibenarkan.

“Olehnya itu untuk menguji apakah tindakan Pemerintah Kota Ternate bukan perbuatan melawan hukum, maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan pemeriksaan,” sebutnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini