DLH Malut Akui Tak Pernah Keluarkan Izin Lingkungan PT FMI

Redaksi author photo

Fachruddin Tukuboya. (dok.malutsatu)

SOFIFI, BRN
- Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara memanggil PT. Forward Matrix Indonesia (FMI) dalam dugaan ilegal mining.

Pemanggil perusahaan pengeruk nikel di wilayah Desa Subaim, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur, itu untuk dimintai klarifikasi terhadap pemenuhan izin lingkungan atau persetujuan lingkungan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara, Fachruddin Tukuboya menjelaskan, klarifikasi dan investigasi dilakukan guna mengetahui ada tidaknya pelanggaran yang dilanggar FMI.

“Tidak bisa disimpulkan kalau sudah ada pelanggaran terhadap perundang-undangan sebelum kita klarifikasi dan investigasi,” kata Fachruddin dalam keterangan tertulis yang diterima brindonews, Selasa malam, 13 Desember.

Hasil konfirmasi Dinas ESDM Provinsi Maluku Utara, Forward Matrix Indonesia memang masih terdaftar dalam aplikasi Minerba One Map Indonesia (MOMI). Adapun dari sisi kelengkapan izin, Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak pernah merilis izin atau persetujuan dimaksud, termasuk izin lingkungan.

“Konfirmasi dari Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur melalui DLH Kabupaten Halmahera Timur, bahwa mereka juga tidak pernah mengeluarkan izin lingkungan/persetujuan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan tersebut (FMI),” terangnya.

Menyangkut penerbitan persetujuan lingkungan terhadap kegiatan pertambangan mineral, sambung Fachruddin, sudah menjadi kewenangan KLHK.

“Bukan lagi pemerintah provinsi,” ucapnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini