BPBJ Malut Gelar Rakor UKPBJ Sinergitas Pengadaan Barang dan Jasa

Redaksi author photo

Kepala BPBJ Maluku Utara, Kadri Laetje, S.Pi., M.Si saat menyampaikan sambutan.

TERNATE, BRN
- Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi UKPBJ Tahun 2022 di Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu, 21 Desember.

Rapat dalam rangka mewujudkan Sinergitas Pengadaan Barang/Jasa ini dihadiri oleh penyedia katalog eletronik lokal dan Unit Kerja Pengadaan Baran dan Jasa (UKPBJ) se-Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan ini bertajuk Mewujudkan UKPBJ se-Provinsi Maluku Utara sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan serta Mendorong Penggunaan Produk Dalam Negeri pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kegiatan dilaksanakan selama dua hari, dimulai hari ini dan ditutup pada Kamis besok.

Kepala BPBJ Provinsi Maluku Utara, Kadri Laetje menyebutkan, pelaksaan kegiatan ini ke depannya diharapkan semua stakeholder kabupaten, kota maupun provinsi dapat memahami betul tentang UKPBJ. Sebab, UKPBJ merupakan instansi yang menangani pengelolaan barang/jasa.

“Kegiatan ini sangat vital. Karena itu, sangat penting dihadiri bupati ataupun wali kota,” kata Kadri.

Kadri mengatakan, pengelolaan barang/jasa yang dimulai dari perencanaan sampai serah terima diperlukan andil pelaku pengadaan dan kepala daerah, termasuk pimpinan OPD.

“UKPBJ ini menentukan pembangunan dan perekonomian daerah,” ucapnya. 

Ia menambahkan, yang menjadi persoalan UKPBJ adalah system. Karena itu perlu perubahan penerapan system dari konvesional ke modern.

“Pembaruan system bertujuan salah satunya yang penerapan standarisasi mutu,” terangnya.

Sekretaris panitia rakor, Faisar Barmawi mengatakan, Rakor UKPBJ se-Provinsi Maluku Utara ini merupakan sarana dan strategi guna menyamakan persepsi demi kemajuan pengadaan barang dan jasa. Selain itu, untuk mewujudkan capaian tujuan program pembangunan daerah sebagai kesatuan visi pembangunan Maluku Utara yaitu Maluku Utara Sejahtera.

“Saya sangat berharap agar kegiatan ini dapat ditindaklanjuti dengan rencana aksi yang konkrit untuk membangun komitmen dan tekad dalam upaya terwujudnya penyelenggaraan pemerintah ke arah yang lebih baik,” ujarnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini