Belum Direspon Kemenkeu, Purbaya: Kebutuhan Kita Sudah Cantumkan

Redaksi author photo

Ahmad Purbaya.

SOFIFI, BRN
- Kementerian Keuangan RI sampai sekarang belum membalas surat permintaan penyaluran DHB Provinsi Maluku Utara

Padahal, menurut Ahmad Purbaya, balasan surat untuk pembayaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp. 138.792.112.104 itu sangat penting.

Kepala BPKAD Maluku Utara itu merinci, DBH yang harus ditranSfer ke Rekening Kas Umum Daerah Maluku Utara aoleh Kemenkeu meliputi DBH SDA, Minerba dan Royalti Rp135.155.743.015 dan DBH Kehuatan dan DR sebesar Rp3.636.639.089.

“Totalnya Rp138 miliar. Kita berharap dana tersebut bisa ditranfer oleh kemenkeu, agar kebutuhan di akhir tahun bisa ditangani,” kata Purbaya ketika dikonfirmasi, Kamis, 22 Desember.

Purbaya menambahkan, kebutuhan daerah yang harus diselesaikan saat ini diantara TPP RSUD CB, Tagihan BPJS Kesehatan, Gaji PPPK dan gaji guru honorer daerah.

Beban pembayaran sesuai kebutuhan daerah ini sudah dicantumkan dalam surat gubernur yang ditujukan kepada Menteri Keuangan melalui Dirjen Perbendaharaan. Surat itu dengan Nomor: 900.1.14.3/3832/G perihal permohonan penyaluran dana.

“Kebutuhan yang harus kita atasi saat ini juga dicantumkan dalam surat yang disampaikan ke Kemenkeu, sehingga Kemenkeu bisa dapat merealisasikan apa yang menjadi kebutuhan kita saat ini,” katanya.

Mantan Kepala Inspektorat Malut ini menjelaskan, pada saat surat gubernur disampaikan pada 2 Desember 2022, Menkeu telah merespon dengan surat dari direktorat jendral perimbangan keuangan Nomor: S-137/PK/PK.2/2022, tertanggal 3 Oktober perihal Penyampaian Data Penyaluran Kurang Bayar dan penyelesaian lebih bayar DBH berdasarkan KMK Nomor: 29/KM.07/2022.

“Permintaan data dari Kemenkeu sudah kita ajukan dengan total DBH yang harus dibayar Rp138 miliar, olehnya itu tinggal menunggu realisasi dari Menkeu,” pungkasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini