Pengumuman Tender Paket Multiyears Jalan Jembatan Ibu-Kedi Beraroma “Suap”

Redaksi author photo

Ilustrasi suap.

SOFIFI, BRN
- PT. Pancona Katara Bumi melayangkan sanggahan atas pengumuman pemenang tender proyek pembangunan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi.

Penolakan tersebut menyusul adanya dugaan lelang pekerjaan multiyears senilai Rp29,5 miliar itu disinyalir tidak sesuai aturan dan ada “kongkalikong”.

“Iya benar. Sanggahan perihal lelang pembangunan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi sudah kami layangkan pada 25 November,” kata Direktur PT. Pancona Katara Bumi, Idris Husen, Minggu, 27 November.

Idris mengatakan, penolakan yang dilayangkan itu dipicu beberapa poin. Salah satunya yaitu melanggar Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa, Perubahan Atas Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Infografis.

Lelang proyek
pembangunan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi diikuti 30 peserta. Masing-masing peserta menawarkan harga yang berbeda-beda. Namun, Pokja Pemilihan VI Biro Pengadaan Barang dan Jasa Maluku Utara lebih memihak dan memenangkan PT. Hapsari Nusantara Gemilang sebagai pemenang pertama.

“Penawaran harga yang ditawaran merekan rendah. Secara evaluasi teknis, PT. Hapsari Nusantara Gemilang tidak memenuhi klasifikasi,” ucapnya.

Idrus menyatakan, sanggahan tersebut memuat tiga poin sebagai tuntutan. Yaitu mengevaluasi ulang lelang paket Pembangunan Jalan dan Jembatan Ruas Ibu-Kedi karena ada penyimpangan karena Pokja Pemilihan VI BPBJ Maluku Utara dan/atau pejabat berwenang menyalahgunakanan wewenang. 

Kedua, melakukan pembuktian data atau uji forensik atas seluruh dokumen penawaran dan kualifikasi rekanan, terutama dokumen perusahaan yang dimenangkan. ketiga, membatalkan pemenang lelang paket pembangunan jalan dan jembatan ruas Ibu-Kedi.

“Menurut kami pelelangan ini telah terjadi penyimpangan yang merugikan negara dan /atau merugikan masyarakat, karena panitia dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya. Melalui surat sanggahan ini kami menyatakan tidak menerima hasil pemilihan ini, untuk itu kami menginginkan untuk melakukan evaluasi kembali dengan mengedepankan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yang efektif, efesien, adil dan tidak diskrimatif. Lelang harus bebas dari persekongkolan dan korupsi (KKN). Besar harapan kami agar pokja pemilihan dapat menerima anggahan kami dan melakukan evaluasi kembali. Apabila anggahan kami tidak diterima maka kami akan melakukan sanggah banding dan pelaporan secara resmi kepada pihak berwajib,” sebutnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini