Diduga Tipu Nasabah, Bank Muamalat Cabang Ternate Dipolisikan

Redaksi author photo

Bank Muamalat.

TERNATE, BRN - Manajemen PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate bakal berurusan dengan polisi. Ini setelah bank syariah yang beralamat di Jalan Hasan Esa Nomor 19 Kelurahan Takoma, Ternate Tengah itu dilaporkan ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku Utara.

Bank Muamalat diperkarakan salah satu nasabahnya, Dwi Andry Prasetyo atas dugaan tindak pidana perbankan syariah. Laporan polisi ini sudah diterima penyidik Ditreskrimsus sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) dengan Nomor: STPLP/08/X/2022/Dit Reskrimsus tanggal 18 Oktober 2022.

Penasehat hukum Pelapor, Sartono dan Muhammad Thabrani menjelaskan, dilaporkannya pihak bank buntut dari pembiayaan murabahah antara Dwi Andry Prasetyo dan Bank Muamalat KC Ternate.

Dwi Andry Prasetyo selaku Pelapor sudah melunasi kredit pembiayaan murabahah kepada Terlapor yang dituangkan dalam Surat Keterangan Lunas No. 232/TTE-USP/SRT/V/2016 tanggal 18 Mei 2016. Isi surat ini menerangkan bahwa “fasilitas pembiayaan tersebut di atas telah lunas sejak tanggal 17 Mei 2016”.

“Pembiayaan murabahah itu untuk pembelian satu unit Mobil Grand Livina 1.5 (XV) M/T Tahun 2013 warna putih atas nama Pelapor. Namun klien kami belum juga mendapat unit mobil beserta buku pemilik kendaraan bermotor (BPKB) mobil yang menjadi haknya hingga saat ini. Padahal sudah dilunasi,” kata Sartono, Kamis, 3 November.

Sartono mengaku kalau perkara yang dilaporkan tersebut sudah diterbitkan surat perintah penyelidikan Nomor SP.Lidik/90/X/2022/Ditreskrimsus, tanggal 21 Oktober 2022.

Sartono mengatakan, Grand Livina 1.5 harusnya sudah menjadi jaminan sejak dilakukan penandatangan akad atau kontrak pembiayaan murabahah. Ironisnya, BPKB bahkan bukti mobil pun sampai sekarang tidak berada di Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate.

Dengan demikian, sambung Sartono, ada beberapa pelanggaran hukum yang diduga dilakukan Terlapor. Misalnya satu unit mobil sebagai obyek kredit ternyata tidak didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia (Kantor Wilayah Kemenkumham Maluku Utara). Sebab Terlapor tidak dapat membuktikannya dengan sertifikat jaminan fidusia.

Terlapor melanggar Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 13 dan pasal 14 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

“Tindakan terlapor tidak meletakkan obyek akad sebagai benda jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan Pasal 6 huruf c UU Fidusia dan jelas-jelas telah melanggar prinsip kehati-hatian atau prudent banking principle sebagaimana diatur dalam Pasal 2 juncto Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah,” jelasnya.

Selain itu, Terlapor juga telah melanggar Pasal 42 joncto Pasal 43 Peraturan Mahkamah Agung Repubik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah.

Juga melanggar Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (selanjutnya disebut Fatwa No. 4 DSN). Ketentuan umum murabahah dalam bank syari’ah yaitu membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri dan pembelian harus sah. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang. Secara prinsip menjadi milik bank.

“Padahal dalam kenyataannya ternyata obyek akad belum menjadi milik terlapor. Padahal apabila merujuk pada angka (9) Fatwa No. 4 DSN, obyek akad harus dimiliki oleh terlapor terlebih dahulu dibuktikan dengan adanya BPKB obyek akad di tangan Bank Muamalat Indonesia Cabang Ternate baru akad jual beli murabahah dilakukan,” sebut Sartono.

Terlapor, lanjut Sartono, juga tidak melaksanakan kewajiban manajemen resiko kredit, resiko hukum, resiko operasional, resiko reputasi dan resiko kepatuhan. Padahal, kewajiban ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1), (2) juncto Pasal 5 ayat (1), (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah sebagaimana telah diperbaharui dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 65 /POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

“Akibat perbuatan terlapor menimbulkan kerugian kepada klien kami yang sampai sekarang belum menerima 1 unit mobil Grand Livina 1.5 (XV) M/T Tahun 2013 warna putih dengan nomor rangka: MHBG1CG1FDJ-122009, nomor mesin: HR15-996353B yang menjadi obyek akad antara klien kami dengan terlapor,” pungkasnya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini