Turun 22,6 Persen, DPRD Minta SKPD Teknis Maksimal Pendapatan

Redaksi author photo

Ilustrasi PAD.

HALTIM, BRN
- Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Halmahera Timur dirancang turun sebesar 22,6 persen pada tahun 2023. Proyeksi pemasukan ditargetkan hanya Rp98 miliar.

Target PAD yang kian turun pada 2023 itu bahkan lebih kecil dari PAD 2022 senilai Rp103 miliar lebih. Penurunan PAD sebesar Rp 35 miliar ini dipengaruhi beberapa pokok masalah, terutama SKPD pengelola retribusi pajak dan perusahaan daerah BUMD tidak maksimal meraup pendapatan.

Penurunan drastis sesuai rancangan kebijakan umum anggaran dan plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) APBD Halmahera Timur tahun angaran 2023 tersebut langsung ditanggapi DPRD.

Ketua DPRD Halmahera Timur, Jhon Ngoraitji mengatakan target PAD 2023 yang lebih kecil ini perlu ada perhatian pemerintah daerah. Terutama SKPD pengelola supaya membenahi pendapatan.

“Peningkatan pendapatan transfer perlu diikuti dengan pendapatan daerah. Dalam postur APBD 2023, PAD menurun sehingga perlu ada pembenahan dari pemerintah daerah,” katanya saat ditemui usai paripurna pengesahan KUA-PPAS APBD 2023, Senin malam, 10 Oktober 2022.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pemerintah daerah harus berbenah dan lebih memaksimalkan PAD akan datang, terutama OPD teknis.

“Upaya teknis dari OPD perlu dilakukan pressing sehingga potensi perikanan, pertanian, pertambanga, pajak maupun retribusi serta perhubungan dapat dimaksimalkan,” tegasnya.

Meski begitu, lanjut Jhon, DPRD sudah mengetuk palu sidang. Kedua belah pihak sudah menandatangani berita acara pengesahan setelah pembahasan badan anggaran DPRD dan TAPD dianggap final.

Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher menambahkan, pengesahan KUA-PPAS merupakan persetujuan bersama DPRD dan pemerintah daerah yang menjadi mekanisme normatif dari penetapan kegiatan. Juga dijadikan spirit singkronisasi dan sinergitas pelaksanaan APBD dalam kerangka mengarahkan semua program kegiatan dan peningkatan pelayanan pemerintahan.

“Serta memperbaiki dan memperkecil tingkat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan APBD tahun sebelumnya. Perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah baik, bidang pelayanan publik maupun percepatan peningkatan kinerja aparatur,” ucapnya. (mal/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini