Pemkab Halmahera Tengah Diduga Suap BPK demi Predikat WTP

Redaksi author photo

Wakil Ketua Lembaga Mitra Publik Maluku Utara, Azis Abubakar.

TERNATE, BRN
- Lembaga Mitra Publik Maluku Utara mencurigai ada yang tidak beres di internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah.

Azis Abubakar menduga, predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2021 dari Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Maluku Utara kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah disinyalir adanya suap.

Wakil Ketua Lembaga Mitra Publik Maluku Utara ini mengatakan, adanya dugaan suap tersebut diakui salah satu sumber internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah. Menurut sumber tersebut, kata Azis, dugaan suap milyaran rupiah itu guna memuluskan hasil pemeriksaan keuangan Pemkab Halteng Tahun 2021.

“Terkuaknya dugaan penyetoran uang milyaran rupiah ke BPK diketahui melalui disposisi atau memo yang ditandatangani langsung oleh Bupati Edi Langkara. Memo tersebut berupa selembaran kertas berwarna kuning emas yang ditujukan kepada salah satu Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Tengah untuk membicarakan teknis pengumpulan uang agar disetor ke BPK,” kata Azis mengulangi pernyataan sumber internal itu, Senin, 3 Oktober.

Setelah menerima memo, pihak dinas pendidikan setempat langsung menggelar pertemuan bersama sejumlah kontraktor. Pihak dinas meminta agar ada kontribusi dari kontraktor.

“Dengan jaminan kontraktor akan mendapat proyek. sejumlah Rp70 juta berhasil dikumpulkan dari hasil pertemuan tersebut,” ujar Azis.

Bukan cuma dinas pendidikan. Disinyalir sekitar 29 OPD setempat ikut menyetor dan menjalankan operandi penyuapan ke BPK.

“Satu instruksi yang sama langsung dari Bupati Halmahera Tengah Pak Edi Langkara,” ujarnya.

Azis menyatakan, setelah mendapat bocoran dugaan penyuapan dari sumber internal pemerintah, pihaknya kemudian mengofirmasi ke salah satu Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Tengah di maksud.

“Ketika dikonfirmasi, beliau membenarkan ada instruksi dari Pak Bupati Edi Langkara. Hanya saja menurut dia, instruksi tersebut berupa instruksi lisan. Yang bersangkutan mengaku diperintahkan menyiapkan Rp60 juta untuk dieksekusi ke BPK guna memperoleh predikat WTP. Salah satu Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Tengah yang dimaksud itu sekarang sudah non aktif sebagai kepala dinas,” begitu akui Ahmad, kata Azis.

“Beliau juga bilang bukan cuma dinas pendidikan. Ada banyak OPD yang menindaklanjuti perintah pak bupati. Semua dinas lingkup Pemkab Halmahera Tengah setor Rp70 juta sesuai instruksi bupati,” sambung Azis.

Azis mendorong penegak hukum menelusuri pengakuan dua sumber internal Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah tersebut. 

“Dugaan suap dan gratifikasi Pemkab Halmahera Tengah kepada BPK ini perlu ditelusuri lebih lanjut oleh Polda mapun Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Oknum-oknum yang diduga terlibat dalam kasus ini juga dipanggil biar jelas semuanya,” pintanya. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini