Dikbud Malut Minta Semua Pihak Dukung Implementasi Kurikulum Merdeka

Redaksi author photo

Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Amirudin saat membuka rapat koordinasi teknis implementasi kurikulum merdeka.

TERNATE, BRN
- Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Amirudin membuka rapat koordinasi teknis bersama pemangku kepentingan daerah Maluku Utara, di Hotel Batik Ternate, Rabu malam, 19 Oktober.

Digelarnya rapat tersebut dalam rangka implementasi atau penerapan kurikulum merdeka di Maluku Utara. Peserta dalam rapat terdiri dari kepala dinas pendidikan kabupaten kota di Maluku Utara. Rapat ini dilaksanakan Balai Guru Penggerak Provinsi Maluku  Utara.

Amirudin dalam membacakan sambutan tertulis Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara mengharapkan rapat ini dapat meningkatkan koordinasi guna menyukseskan program Merdeka Belajar di Provisni Maluku Utara. Juga dapat  bersinergi dan berkolaborasi dalam rangka menyukseskan kebijakan Merdeka Belajar.

“Saya memberikan apreisiasi dan penghargaan kepada Balai Guru Penggerak  Provinsi Maluku Utara yang telah melaksanakan kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini kita  dapat meyamakan  persepsi dan merumuskan kebijakan yang bisa kita jadikan rujukan dalam pelaksanan program implemetasi Kurikulum Merdeka di Tahun 2023 di Propinsi Maluku Utara,” ucapnya.

Ia mengajak semua pihak mendukung implementasi kurikulum Merdeka, terutama dinas pendidikan pendidikan kabupaten kota, BPMP dan Balai Guru Penggerak.

Dinas pendidikan provinsi maupun kabupten kota  memiliki peran penting memotivasi setiap sekolah agar mendaftar sebagai sekolah pengerak, guru penggerak dan sekolah IKM secara mandiri maupun membentuk komitas sekolah penggerak.

“Termasuk memberikan motivasi dalam hal memberdayakan satuan pendidikan seperti kelompok kerja guru (KKG), MGMP dan MKKS. Juga berperan menguatkan ekosistem komunitas belajar sehingga di tahun 2024 semua sekolah di Provinsi Maluku Utara sudah siap untuk melaksnakan kurikulm merdeka. Oleh karena itu mari  kita mendukung semua kebijakan pemerintah pusat terutama terkait dengan implentasi kurkulum merdeka di satuan pendidikan,” katanya.

 

Amirudin mengemukakan, sejak Tahun 2020, Kemdikbudristek meluncurkan kebijakan yang terinspirasi dari fiolsofi tokoh Pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu Merdeka Belajar. Ki Hajar Dewantara memiliki pandangan bahwa pendidikan harus dilandasi asas kemerdekan yang berarti manusia di beri kebebesan dari Tuhan  Yang Maha Kuasa untuk mengatur kehidupan yang sejalan dengan aturan yang berlaku di masyarakat.

Kebijakan ini di ambil sebagai langkah mentrasformasi sistim pendidikan nasional demi mewujudkan sumber daya manusia  yang unggul dan memiliki pelajar pancasila. Konsep Merdeka Belajar dipercaya bahwa dengan memberikan kemerdekaan seluas-luasnya bagi guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Hal tersebut tentu mendorong kreatifitas serta mempercepat terjadinya inovasi pendidikan.

“Sampai saat ini setidaknya sudah ada 21 epsiode kebijakan Merdeka Belajar yang telah di soisialsiasikan  kepada masyrakat, termasuk pemerintah daerah  dan satuan pendidikan. Beberapa episode yang secara khusus berdampak langsung pada jenjang Sekolah diantarnya adalah perubahan  kebijakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) menjadi Ujian Sekolah, pemberhentian ujian nasional dan pelaksaan asemen nasional (AN). Lalu ada Penyederhanaan RPP Kebijakan PPDB zonasi, perubahan mekanisme dana BOS, guru penggerak, sekolah penggerak, kuriukulum merdeka dan Platform merdeka belajar,” jelasnya. (red)

 

Share:
Komentar

Berita Terkini