Bapenda Malut Dorong E-Payment System Kabupate Kota

Redaksi author photo

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Maluku Utara, Hj, Zainab Alting saat memberikan sambutan.

TERNATE, BRN
- Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat koordinasi di Red Star Corner di Ternate, Selasa, 18 Oktober.

Tatap muka bersama badan pendapatan baerah kabupaten kota itu dibuka oleh Staf Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Pemerintahan, Abuhari Hamzah.

Abuhari Hamzah saat membacakan sambutan tertulis Gubernur Abdul Gani Kasuba menyampaikan, kegiatan semacam ini penting dilakukan. Berkembangnya digitalisasi dapat memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat serta memperluas jaringan cakupan layanan dimaksud. Juga diharapkan dapat membuka seluas-luasnya kerjasama dengan berbagai jasa pelayanan berbasis digital.

Melalui rapat koordinasi ini, Abuhari mengharapkan badan pendapatan daerah kabupaten kota segera menyusun draf peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah.

“Secepatnya sambil menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah sebagai amanat dari terbitnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hak Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, yang mana daerah diberikan waktu 2 tahun untuk menyesuaikan perdanya,” terangnya.

Kepala Bandan Pendapatan Daerah Maluku Utara, Hj. Zainab Alting mengatakan, rapat koordinasi yang dilakukan ini merupakan ruang diskusi dan koordinasi dalam rangka mencari solusi meningkatkan partisipasi mendongkrak maupun mengoptimalkan sumber pendapatan daerah.

Sebab, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya yaitu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

“Untuk itu, Bapenda Provinsi Maluku Utara beserta Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) terus berupaya mengoptimalkan peningkatan PAD, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah. Dengan demikian, maka Rakor ini menjadi evaluasi untuk Tim Optimalisasi Pendapatan Daerah di masing-masing daerah Kabupaten dan Kota agar menjadi agenda yang penting untuk dibahas bersama,” katanya.

Guna mewujudkan pelayanan prima di era digitalisasi pemerintah daerah, lanjut Zainab, perlu adanya inovasi dan terobosan. Salah satunya yang digagas Bapenda Maluku Utara yaitu E-Payment System, sebuah platform pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) online yang terintegrasi.

Tujuan dilucurkannya pembayaran pajak online adalah untuk memberikan pilihan kepada wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran.

“Inovasi ini tentunya memberikan pelayanan prima kepada seluruh wajib pajak yang akan menyelesaikan kewajibannya atas penggunaan kendaraan bermotor yang sebelumnya terpusat di masing-masing kantor samsat di seluruh Provinsi Maluku Utara. Inovasi memberikan kemudahan, kecepatan dan keterjangkauan kepada masyarakat dalam pelayanan pembayaran pajak daerah khususnya pajak kendaraan bermotor,” ucapnya. (eko/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini