4 Terdakwa Kasus GOR Halmahera Timur Kembalikan Kerugian Negara

Redaksi author photo

Lima Terdakwa kasus GOR Halmagera Timur saat menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Ternate.

HALTIM, BRN
- Lima Terdakwa kasus GOR Halmahera Timur menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Negeri Ternate, Selasa, 18 Oktober. Mereka adalah FL, LI, EM, IAH dan AG.

Sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum ini kelimanya didakwa mengembalikan kerugian Negara senilai Rp572.421.084,48. Temuan ini termuat dalam audit perhitungan kerugian negara BPKP Maluku Utara Nomor PE.03.03/SR-687/PW33/5/2022. 

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Farid Ahmad menjelaskan, masing-masing Terdakwa dituntut dengan sanksi hukum dan denda yang berbeda. Tuntutan para terdakwa disusun berdasarkan fakta-fakta persidangan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan.

Terdakwa FL didakwa melanggar Pasal 3 dan Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50 juta, subsider  tiga bulan kurungan dan pengembalian tingkat penuntutan sebesar Rp143 juta.

Terdakwa LI dituntut melanggar Pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. LI dijatuhkan pidana penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50 juta. Subsider tiga bulan kurungan dan pengembalian tingkat penuntutan sebesar Rp 60 juta.

Kemudian Terdakwa EM diuntut Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50 juta. Subsider tiga bulan kurungan ditambah membayar uang pengganti Rp62 juta subsidiair satu tahun penjara.

Sedangkan Terdakwa AG didkwa melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Menjatuhkan penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50 juta subside tiga bulan kurungan dan pengembalian Rp100 juta di tingkat penyidikan dan Rp26 juta di tingkat penuntutan.

Sementara Terdakwa IAH melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Di penjara selama satu tahun enam bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp50 juta dan subside tiga bulan kurungan. IAH wajib mengembalikan Rp100 juta di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan sebesar Rp80 juta.

“Dari total kerugian negara sebesar Rp572.421.084,48, baru Rp509 juta yang dikembalikan para Terdakwa. Terdakwa EM yang belum kembalikan. Uang hasil pengembalian dari terdakwa akan disetor kas negara sebagai upaya penyelamatan keuangan negara apabila sudah ada inkracht atau eksekusi putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap,” kata Farid.

Mengenai pengembalian kerugian negara, sebut Farid, tidak menghilangkan unsur pidana korupsi masing-masing Terdakwa. 

“Mereka tetap diproses,” ucapnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini