Warga Desa Saolat Diminta Tak Palang SD

Redaksi author photo

Aksi blokade jalan lintas menuju Sofifi dan memalang Sekolah Dasar Inpres Saolat

HALTIM, BRN - Warga Desa Saolat, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, memblokade jalan lintas menuju Sofifi, Ibu Kota Provinsi Maluku Utara, Selasa, 20 September. Para warga juga memalang Sekolah Dasar Inpres Saolat.

Aksi blokade yang tergabung dalam Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan di Kecamatan Wasile Selatan, Halmahera Timur ini buntut dari belum lunasnya lahan SD Inpres Saolat.

Pemalangan SD Inpres Saolat dilakukan sejak Agustus hingga September 2022. Kurang lebih dua bulan aktivitas belajar mengajar terhenti akibat aksi pemalangan ini.

Koordinator Front Masyarakat Adat Peduli Pendidikan Koyanus Loto mengatakan, aksi pemalangan sekolah ini murni dilakukan oleh ahli waris tanah. Mereka resah karena hingga kini tanah mereka yang sudah dibangun SD Inpres Saolat belum dibayar.

“Awalnya tanah itu bersengketa antara marga Kalaci dan Poroco. Sengteka itu sampai dibawa ke Pengadilan Tidore. Tapi pada sidang dimenangkan oleh marga Kalaci, sehingga aksi ini murni dilakukan oleh marga Kalaci, warga Saolat, karena lahan itu belum dibayar,” kata Midun, sapaan akrab Koyanus ketika dihubungi Brindonews melalui sambungan telepon.

Pihak ahli waris, lanjut Koyanus, meminta pemerintah daerah secepatnya membayar lunas. Pemerintah daerah diminta bertanggung jawab mengeksekusi pembayaran lahan karena sekolah itu adalah aset daerah.

“Total yang harus dibayar kami belum tau berapa jumlahnya karena harus diukur berapa besar luas lahan. Kami hanya minta agar pemerintah daerah harus turun tangan membayar lahan itu sesuai permintaan ahli waris. Kami harap secepatnya dibayar agar ahli waris tidak lagi memalang sekolah,” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan Hamlahera Timur, Jamal Esa mengatakan, pihaknya sudah turun hearing bersama masa aksi dan ahli waris untuk mengakomodir tuntutan mereka. Kendati begitu, lanjut Jamal, Kepala Desa Saolat diminta untuk mempertemukan kedua bela pihak yang bersengketa.

“Tuntutan masa aksi kami sudah akomodir, tapi kami minta Kepala Desa agar memediasi kedua ahli waris yang bersengketa. Apabila sudah ada jalan keluar kedua bela pihak, baru kami tindaklanjuti untuk proses pembayaran,” kata Jamal memalui WhatsApp.

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Siti Hamida meminta front dan ahli waris tidak lagi memalang sekolah meski lahannya belum dibayar. Pihak ahli waris harus legowo sambil mencari jalan keluar menyangkut pembayaran lahan. 

“Kami minta agar sekolah tidak lagi dipalang, sehingga aktivitas belajar mengajar di sekolah tetap berjalan. Kami sayangkan, lahan belum dibayar, kenapa Sekolah yang harus dipalang. Ini kan nanti aktivitas belajar mengajar siswa dan guru yang jadi korban. Kalau sekolah diutup nanti yang rugi anak-anak. Jadi kami minta agar dibuka sambil cari jalan keluar,” pintanya. (mal/brn)

Share:
Komentar

Berita Terkini