Tindaklanjut Temuan BPK, Inspektorat Siap Audit Anggaran Hibah

Redaksi author photo
Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali  

SOFIFI,BRN Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam waktu dekat akan mengaudit penyaluran dana hibah yang menjadi temuan Badan pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara nomor nomor.01.A/LHP/XIX.TET/05/2022 tanggal 09 Mei tahun 2022 senilai Rp.22.847.161.600,00.

Kepala inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T.Ali kepada warawan Senin, (12/9/2022) mengatakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Pasal 29 ayat 1, dinyatakan bahwa belanja hibah berupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 wajib diaudit oleh akuntan publik, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, dalam dokumen audit BKP menjelaskan, penerima hibah dan bendahara SKPD penyalur hibah, diketahui tidak ada penerima hibah dengan nilai hibah di atas Rp 1.000.000.000,00, yang menyampaikan laporan hasil audit oleh akuntan publik atau Inspektorat Maluku Utara. Jumlah hibah di atas Rp 1.000.000.000,00 yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau Inspektorat Maluku Utara adalah sebesar Rp 22.847.161.600,00.

Dasar dari peraturan gubernur  dan rekomendasi BPK tersebut, pada dasarnya inspektorat siap mengaudit apabila Surat pertanggungjawaban penerima hibah sudah masuk. “ Apabila SPJ sudah masuk, Inspketorat akan diminta untuk melakukan audit”, tegasnya  

Inilah rincian pemberi dan penerima anggaran hibah Provinsi Maluku Utara Dinas Pemuda dan Olahraga yang diberikan kepada Komite Olahraga Nasional (Koni) senilai Rp, 9.693.750.000,00, Dinas Pemuda dan Olahraga yang diberikan kepada Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku Utara senilai Rp.1.500.000.000,00, Dinas Pemuda dan Olahraga di berikan kepad National Paralympic Committe (NPCI) Provinsi Maluku Utara senilai Rp2.650.000.000,00, Biro Kesejatheraan Masyarakat yang diberikan kepada Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'An (LPTQ) Provinsi Maluku Utara senilai Rp. 5.810.000.000,00, Biro Kesejatheraan Masyarakat diberikan kepada  Gereja GKPMI senilai Rp 1.358.911.600,00, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diberikan kepada KB FKPPI senilai Rp. 1.834.500.000,00

Share:
Komentar

Berita Terkini