Tentang Surat Izin Atasan, Jamal: Pemerintah dan Bawaslu Perlu Bicara

Redaksi author photo

Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur saat mengukuti apel di Kantor Bupati Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Timur menjadwalkan bertemu Bawaslu setempat membicarakan tenaga guru honorer maupun PNS yang ikut seleksi Panitia Pengawas Kecamatan atau Panwascam pada Pemilu 2024 mendatang.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) perlu mempertimbangkan dalam merekrut Panwascam dari kalangan guru honorer maupun PNS. Menjadi Panwascam adalah hak warga negara, namun di lain sisi, tenaga guru honorer maupun PNS yang mengikuti pendaftaran seleksi Panwascam perlu adanya pembicaraan antara pemerintah daerah dan Bawaslu Halmahera Timur.

“Takutnya proses belajar mengajar siswa ikut terganggu. Apalagi presentase kebutuhan tenaga guru kita di Halmahera Timur masih sangat kekurangan, terutama guru PNS,” kata Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur, Jamal Esa, Rabu kemarin.

Masa kerja anggota Panwascam yang full time sudah tentu menganggu tugas pokok selaku tenaga pendidik. Hal ini perlu dibicarakan supaya tidak menggangu proses belajar peserta didik.

“Jadi di seleksi Panwascam ini bagi anggota yang lulus harus bekerja penuh waktu, itu syarat. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan guru-guru yang ikut seleksi Panwascam? Kalau syaratnya harus bekerja penuh waktu tentu tugas pokok mereka sebagai guru terganggu,” ucapnya.

Surat izin dari atasan sebagai syarat utama, lanjut Jamal, juga harus dipertimbangkan. 

“Apakah surat izin ini diterbitkan dan ditandatangani kepala sekolah, kepala dinas atau bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian?. Jadi ini yang harus kami dudukan dulu,” ucapnya. 

“Ini bukan mau melarang, karena semua punya hak. Tetapi perlu memperhatikan, karena apabila mereka terpilih dan sudah bekerja di Panwascam akan memengaruhi tugas pokok mereka. Tenaga guru honorer dan PNS yang mengikuti seleksi Panwascam dianggap penting untuk dipertimbangkan agar upaya tidak merugikan bagi peserta didik maupun pihak sekolah mampun pemerintah daerah,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini