Sidang Lanjutan Kasus GOR Haltim, JPU Hadirkan Ahli BPKP dan Unkhair

Redaksi author photo
Kasi Intel Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Farid Ahmad 

HALTIM, BRN – Sidang kedelapan  kasus dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan Stadion Olahraga Kota Maba, Halmahera Timur dijadwalkan pada Selasa, 20 September pekan depan.

Jaksa penuntut umum atau JPU Pengadilan Negeri Tipikor akan menghadirkan ahli dari BPKP dan tim ahli dari Universitas Khairun Ternate pada agenda sidang lanjutan ini di Pengadilan Negeri Kota Ternate.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Halmahera Timur Farid Ahmad mengatakan, agenda sidang kedelapan, JPU akan menghadirkan ahli dari BPKP dan ahli teknis dari Kampus Unkhair untuk memberikan keterangan hasil perhitungan kerugian negara kasus pekerjaan Stadion Olahraga Kota Maba.

“Jaksa menghadirkan ahli dari BPKP dan ahli teknis dari Unkhair yang mana, ahli-ahli tersebut akan memberikan keterangan berdasarkan keilmuannya. Sehingga, dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Jaksa untuk memberikan dakwaannya,” kata Farid, begitu dikonfirmasi Brindonews melalui aplikasi tukar pesan WhastApp, Jumat malam, 16 September.

Kasus yang menyeret Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ailen Goeslaw dan Iwan Asep Hasanudin sebagai PPK pekerjaan Stadion Olahraga Kota Maba dan tiga tersangka lainya itu, lanjut Farid, Jaksa sudah memeriksa 23 saksi.

“Semua saksi sudah selesai diperiksa, kurang lebih 23 orang yang diperiksa oleh jaksa,” sebutnya.

Diketahui, Kejaksaan Negeri Halmahera Timur telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi pekerjaan Stadion Olahraga Kota Maba, FL, LI masing-masing sebagai kontraktor pekerjaan tahap I dan II. Sedangkan EM adalah konsultan perencanaan sekaligus konsultan pengawas tahap I. Ditambah dua orang pegawai negeri sipil yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Ailen Goslaw dan Iwan Asep Hasanudin, sebagai PPK pekerjaan Stadion Olahraga Kota Maba.(mal/brn)

FL, LI dan EM disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 junto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU  Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Ailen Goeslaw dan Iwan Asep Hasanudin dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-undang tindak pidana korupsi. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini