PKS Tolak Kenikan Harga BBM

Redaksi author photo

Sudarno Taher.

TERNATE, BRN - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Maluku Utara menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga pertalite dan solar yang merupakan BBM bersubsidi, yang diumumkan pemerintah pada Sabtu 3 September 2022. 

Anggota DPRD Kota Ternate dari Fraksi PKS, Sudarno Taher mengatakan, keputusan Pemerintah Pusat menaikkan harga BBM dengan alasan pemulihan ekonomi negara pasca Covid-19, sangat berdampak buruk bagi masyarakat.

"Sehingga kebijakan ini menuai respon publik yang begitu kuat, termasuk internal PKS secara nasional hingga daerah," katanya saat dikonfirmasi via telepon, Rabu (7/9/22)

Karena dampaknya sangat terasa, Ia menegaskan, sebagai perwakilan rakyat dan juga anggota PKS telah diinstruksikan untuk tetap menggelorakan penolakan kenaikan harga BBM. 

"Di Maluku Utara kan dampaknya sangat terasa, apalagi daerah kita ini kepulauan. Pastinya berdampak pada naiknya tarif transportasi laut maupun darat, kemudian bahan pokok juga ikut naik. Bisa saja inflasi ekonomi di daerah kita juga ikut meningkat," tegasnya.


Sudarno menyebutkan, harga BBM yang dinaikkan oleh Pemerintah Pusat merupakan bagian dari bentuk kezaliman terhadap rakyat menengah ke bawah. Karena rakyat saat ini dalam masa pemulihan ekonomi akibat pendemi tiga tahun belakangan.

"Saat ini kan pendapatan masyarakat menurun, dan itu sangat terasa bahkan sulit untuk dikendalikan. Sekarang ditambah lagi dengan beban rakyat akibat dampak kenaikan BBM," ucapnya.

Ia mengaku, pemerintah mestinya membiarkan masyarakat untuk memulihkan ekonominya saat ini, karena sudah terbebas dari pendemi dan sudah tidak lagi ada pembatasan. 

"Jadi dampak kenaikan BBM yang berimbas buruk pada masyarakat ini yang menjadi dasar dari internal PKS, dan tetap tegas menolak keputusan kenaikan harga BBM," pungkasnya.(ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini