KNPI Halmahera Timur Soroti Penanganan Limbah Monoropo

Redaksi author photo

Sedimen limbah PT. Antam di Site Monoropo.

HALTIM, BRN
- Penanganan limbah tambang PT. Antam di Site Moronopo, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, mendapat sorotan dari DPD KNPI Halmahera Timur.

Organisasi kepemudaan yang diketuai Edi Septiagus ini menilai, pemulihan vegetasi mangrove dan ekosistem lainnya di blok Monoropo harus menjadi catatan penting Antam.

Edi Septiagus mengatakan, meluapnya lumpur produksi nikel dari hulu ke pesisir Site Moronopo pada Maret 2021 lalu itu hingga kini belum ditangani maksimal.

Endapan limbah nyatanya masih terlihat berserahkan di bibir pantai. Antam, menurut Edi, harus punya langkah mitigasi serius dan efektif sehingga vegetasi mangrove dan ekosistem laut yang sudah tercemar bisa tertangani.

“Terbukti PT Antam tidak mampu menyelesaikan persoalan. Perseoraan dibawah BUMN ini dinilai tidak maksimal menyedot lumpur. Bahkan, sistem mengatasi yang mengunakan teknologi cangih sekelas Geotube tersebut tetapi masih menyisahkan persoalan. Ini persoalan lingkungan hidup sehingga harus dijaga dengan baik. Tapi kenapa, masalah ini yang sudah satu tahun lebih tapi Antam tidak mampu menyelesaikan. Antam jangan anggap masalah ini hanya sepele, ini masalah serius yang harus cepat direhabilitasi,” kata Edi Kamis, 22 September.

Ketua DPD KNPI versi Ryano Panjaitan ini menyarankan perlu adanya keseriusan Antam. Apalagi Antam merupakan perusahaan pelat merah.

“Khawatirnya ke depanya akan menimbulkan masalah baru yang melanggar Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Apalagi di kawasan dipesisir pantai Moronopo tercemar cukup serius, bahkan air laut di pesisir pantai Moronopo pun berubah warna cokelat dan biota laut pun sudah tercemar. Kami menegaskan supaya Antam lebih serius melakukan langkah mitigasi, karena sampai saat ini belum tuntas mereka menangani. Katanya udah mengunakan teknologi buatan negara Belanda,” terangnya.

“Vegetasi mangrove dan terumbu karang, ditambah air laut yang sudah tercemar akibat luapan lumpur tambang harus diawasi ketat dinas terkait, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup dan Komisi III DPRD setempat. Harus aktif turut mengawasi agar aktivitas pertambangan tidak merugikan aspek lingkungan, terutama permukaan air laut maupun biota lainnya di laut,” tambah Edi. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini