Dugaan Pungli Proyek Lumbung Pangan di Disketpang Sula Terendus

Redaksi author photo

Ilustrasi.

SANANA, BRN
- Dugaan pungutan liar di Dinas Ketahanan Pangan (Disketpang) Kabupaten Kepulauan Sula terendus. Kabar tak sedap itu terbuka setelah salah satu ketua gapoktan inisial FM membuka suara. 

“Per kelompok tani dipatok Rp8.300.000. Katanya itu uang administrasi,” beber FM melalui sambungan telepon, Minguu, 11 September.

FM mengatakan, pungutan tersebut berawal dari tujuh pekerjaan penyedia infrastruktur lumbung pangan pada 2021 yang melekat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Sula. Paket swakelola ini dikerjakan oleh tujuh gapoktan di Kapulauan Sula.

“Dananya bersumber dari DAK Penugasaan Bidang Pertanian. Per itemnya sebesar Rp314 juta rupiah, tapi kalau ditotalkan mencapai lebih dari Rp2 miliar. Proyek ini dikerjakan langsung oleh kelompok tani. Paket tersebar di desa di Pulau Sulabesi dan Mangoli,” ucapnya. 

FM menambahkan, potongan sebesar itu dilakukan selama pencairan tahap I, II dan III. Ini dilakukan salah satu oknum kepala dan beberapa staf Dinas Ketahan Pangan Kepulauan Sula.

“Bahkan buku rekening dan cap kelompok tani mereka pegang. Waktu pencairan tahap I di Bank BPD di Desa Fogi, kami dikawal oleh pihak dinas. Setelah selesai pencairan, kami (didalamnya ada tujuh kelompok) digiring ke salah satu rumah di Desa Fogi. Oknum kepala bidang ini lalu menyuruh kami keluarkan semua uang yang dicairkan dan mereka kemudian memotong sebesar Rp8.300.000 per masing-masing kelompok. Di percairan kedua naik menjadi Rp8.600.000 per kelompok tani,” ucapnya.

Pencairan ketiga, sambung FM, pemotongan naik menjadi Rp50 juta per tiap-tiap gapoktan.

“Alasannya nanti dikembalikan setelah pekerjaan sudah finishing. Saya langsung bilang ke mereka, kami boleh kasih asalkan tanda tangan kwitansi, tapi mereka tidak mau. Saya juga bilang, Rp50 juta kami kasi tapi nanti di hadapan pihak berwajib dalam ini kejaksaan maupun polres, tapi mereka tidak berani,” sebutnya.

Ketua Gapoktan Sulabesi Selatan pun senada dengan FM. Ia mengatakan, enam kelompok tani dibawah kepemimpinannya diminta menyetor Rp50 juta per kelompok pada pencairan ketiga.

“Namun setelah pekerjaan selesai, mereka belum juga berikan (ganti) uang itu,” katan Ketua Gapoktan Sulabesi, sembari meminta namanya tidak disebutkan dalam pemberitaan.

Ia mengaku pernah mendatangi Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Sula untuk menagih janji. Pihak beralasan uang pemotongan tersebut bisa dikembalikan kalau BPK Perwakilan Maluku Utara sudah selesai melakukan pemeriksaan. 

“Pekerjaan itu sudah selesai dari tahun 2021. Itupun uang yang digantikan kurang Rp50 juta,” ucapnya. (el/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini