Debu Batu Bara dalam Bayang-bayang “Kekerasan”

Redaksi author photo

Area Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tidore tampak dari depan. Foto: Olis/Cermat.

Oleh: Taswin Mahdi | Jurnalis Media Brindo Grup

Kritik itu menyakitkan, tapi menyelamatkan. Pujian itu menyenangkan, tapi menghancurkan”. (M Guhfran H. Kordi K) 

Ragam tanggapan bermunculan dari penekun profesi jurnalis setelah salah satu teman seprofesinya, Nurkholis Limaau, dipukul oleh ponakan kandung Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan. Flyer bertuliskan “dipukul karena benar” pun melayang bebas di berbagai platform media sosial sebagai bentuk kecaman dan kritik terhadap kekerasan itu.

Redaktur cermat.co.id itu dipukul di dalam rumahnya di Rum Balibunga, Tidore Kepulauan. Artikel berjudul “Hirup Debu Batu Bara Dapat Pahala” yang ditulisnya pada Selasa, 30 Agustus 2022 menjadi penyebab. Karya jurnalistik ini sudah dihapus dengan alasan desakan “kekuasaan”. Nurkholis bahkan diintimidasi sekalipun sudah berada di Polres Tidore saat membuat laporan polisi.

Keputusan Nurkholis menarik ulang buah pikirannya itu banyak pihak tak sepakat. Memang sebuah keputusan yang amat sulit. Namun, melalui jalan inilah Nurkholis berharap bisa bebas dari “bayang-bayang kekerasan”. Rabu pagi, 31 Agustus 2022, sekira pukul 09.15 WIT seolah menjadi momok sekaligus mengubur dalam-dalam harapan besar Nurkholis yang tidak mau urusannya lebih panjang.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Ternate mencatat terdapat 20 kasus selama 2012 dan 2013. Pelaku kekerasan terhadap jurnalis beragam. Mulai dari oknum kepolisian, pendukung calon gubernur, oknum pimpinan instansi pemerintah (SKPD), masyarakat sipil dan oknum anggota DPRD. Tingginya angka kekerasan ini semacam sinyal bagi jurnalis di Maluku Utara harus lebih berhati-hati dan memperhatikan keamanan dan keselamatan saat meliput, terutama mengorek isu-isu yang boleh dikatakan mengganggu “kekuasaan”.

UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers seolah tidak lagi menjadi “rumah” untuk berlindung. Tingginya angka kekerasan yang tak linier dengan proses hukum seolah melemahkan payung hukum yang melindungi Pers ini.

Setiap pemimpin daerah punya cara dan citranya masing-masing. Pemimpin tidak lepas dari yang namanya tanggung jawab dan kepercayaan. Dalam Agama Shinto di Jepang, pemimpin atau kaisar merupakan manifestasi Tuhan di bumi. Pemimpin harus tahu kapan bersikap sabar dan kapan harus bersikap tegas. Harus mampu mengubah gaya kepemimpinannya dalam setiap kondisi dan situasi.

Memang bukan pekerjaan mudah menjadi seorang pemimpin. Tidak sekadar memimpin atau memerintahkan, tetapi juga harus menanggung semua risiko yang mungkin menimpa rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin tidak boleh anti kritik.

Namun demikian, seorang pemimpin juga manusia biasa yang tak lepas dari salah dan khilaf. Sepahit apa pun kritik, ia adalah obat. Pemimpin yang anti kritik tidak boleh dibantah. Apa yang menurutnya benar harus diikuti. Pemimpin yang anti kritik selalu menganggap keputusan/kebijakannya sudah paling benar, tidak perlu dikritisi. Baginya, kritik bukan jalan keluar atau sebuah tawaran solusi yang perlu dipikirkan. Omong kosong dengan semua itu.

Peristiwa yang dialami Nurkholis mengundang pihak eksternal (publik) kemudian menilai bahwa tindakan tersebut menggambarkan pemerintahan di Tidore saat ini dipimpin oleh orang-orang yang antikritik, minim argumen dan lebih memilih cara-cara “premanisme” untuk menyelesaikan masalah. Seperti kata Bambang Udoyono dalam tulisannya berjudul “Buruk Muka Cermin Dibelah”.

Kita harus meniru sikap Ki Narto Sabdo, seorang seniman musik dan dalang wayang kulit legendaris dari Jawa Tengah. Ki Narto menegasi bahwa kritik dan saran harus diterima dengan lapang dada dan senang hati. Sejatinya kritik dan saran merupakan masukan berharga. Masukan itu justru akan meninggikan kita, bukan merendahkan. Masukan itu memperbaiki kita.

Kejadian yang dialami Nukholis sudah tentu akan menimpa jurnalis lain apabila berani mengorek isu debu batu bara. Dipukul. Bahkan mungkin lebih dari itu.

Pemimpin yang dikuasai egonya akan lebih mudah tersinggung dan menganggap kritik atau koreksi sebagai serangan kepada pribadinya jika seseorang mengkritiknya. Pola pikir pemimpin yang egois akan lebih suka cara-cara di luar akal sehat daripada memilih bertemu dan bicara baik-baik, sebagai bentuk sikap demokratis.

Pernyataan “aku lebih takut pada empat surat kabar yang terbit dari Paris, daripada seratus serdadu dengan senapan terhunus” dari Napoleon Bonaparte seakan memberi penegasan bahwa persuasi dan pengaruh pers tidak boleh diremehkan. Panglima perang Perancis ini tahu betul “peluru-peluru” yang ditembakkan wartawan lebih berbahaya dan memiliki daya ledak lebih kuat dari pada bom atom yang menghancurkan Kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang pada 1945 silam. Kata-kata yang membentuk kalimat lebih dasyat jika dibandingkan dengan granat atau timah panas mengenai badan. (**)

Share:
Komentar

Berita Terkini