BPK Temukan Puluhan Miliar Dana Hibah Belum Diaudit Inspektorat

Redaksi author photo
foto Ilustrasi Uang Tunai 

TERNATE,BRN – Gamalama Corruption Watch (GCW) menilai temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Maluku Utara nomor.01.A/LHP/XIX.TET/05/2022 tanggal 09 Mei tahun 2022 terkait penyaluran dana hibah senilai Rp 22.847.161.600,00 yang tidak diaudit oleh Inspektorat, sangat disayangkan. Sebab, sudah menyalahi Peraturan Gubernur nomor 18 Tahun 2016.  

Koordintor GCW Muhidin kepada wartawan, Rabu (7/9/2022) mengatakan, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2016 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja hibah dan belanja bantuan sosial, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),  Pasal 29 ayat 1, dinyatakan bahwa belanja hibah berupa uang dan barang atau jasa dengan nilai di atas Rp 1.000.000.000,00 wajib diaudit oleh akuntan publik, paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah pelaksanaan kegiatan.

Menurutnya, dalam dokumen audit BKP menjelaskan, penerima hibah dan bendahara SKPD penyalur hibah, diketahui tidak ada penerima hibah dengan nilai hibah di atas Rp 1.000.000.000,00, yang menyampaikan laporan hasil audit oleh akuntan publik atau Inspektorat Maluku Utara. Jumlah hibah di atas Rp 1.000.000.000,00 yang tidak diaudit oleh akuntan publik atau Inspektorat Maluku Utara adalah sebesar Rp 22.847.161.600,00.

“Alasan apa Inspektorat tidak melakukan audit dana hibah, padahal dalam Pergub nomor 18 tahun 2016 itu sudah jelas,” kata Muhidin.

Dirinya berharap Inspektorat segera menindaklanjuti hasil temuan BPK, sehingga dapat diketahui penyaluran dana hibah itu tetap sasaran atau tidak. Sebaba dalam waktu dekat GCW akan melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum.

Bukan hanya itu, lanjutnya, penyaluran hibah barang kepada penerima hibah yang tidak disertai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebanyak 39 penerima dengan nilai total Rp 9.645.820.304,00.

 “Hal ini membuktikan pemberian hibah di lungkup Provinsi Maluku Utara perlu diusut oleh penegak hukum,” tegas Muhidin.Hingga berita ini dipublis, Kepala Inspekorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T Ali  belum bisa dihubungi. (tim /red)

 

 

Share:
Komentar

Berita Terkini