Aksi PW KAMMI Malut Tolak Kenaikan Harga BBM

Redaksi author photo
Aksi PW KAMMI tolak kenaikan harga BBM

TERNATE, BRN - Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku Utara menggelar aksi di depan Kantor Wali Kota Ternate, Kamis (1/9/22). Aksi itu untuk menolak kenaikan harga BBM di Kota Ternate.

Ketum PW KAMMI Maluku Utara, Rudi Ahmad mengatakan, terkait wacana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi akan menambah beban masyarakat setelah Covid-19. "Penolakan naiknya harga BBM ini, alasannya secara ekonomi masyarakat belum pulih, mereka masih berjuang untuk memulihkan ekonominya pasca Covid-19," tandasnya, Kamis (1/9).

Selain isu tersebut, lanjut Rudi, aksi ini juga terkait surat edaran Pemkot Kota Ternate beberapa waktu lalu yang melarang para pedagang BBM eceran membeli di SPBU menggunakan jerigen dan kendaraan roda dua yang dimodifikasi tankinya. "Kan kenyataannya di lapangan tak sesuai dengan edaran yang dikeluarkan. Tapi di lapangan tidak terjadi pengawasan dan pengawalan petugas sehingga mafia ini masih terjadi,"katanya. 

Bahkan, dia mengaku nyaris dikeroyok oleh para pengecer BBM di salah satu SPBU di Kota Ternate karena dianggap mengganggu aktivitas mereka. "Saya nyaris dikeroyok oleh orang-orang yang membeli menggunakan tangki motor yang dimodifikasi itu, karena saya dicurigai membongkar mafia itu,"ujarnya. 

Dia menyebut takaran BBM yang sering dijual di depot-depot oleh pedagang enceran dianggap memusingkan masyarakat karena harganya yang berbeda. "Memang takarannya berbeda-beda dan ada yang dikurangi sehingga ada ketidakadilan di masyarakat itu sendiri," tandasnya. 

Sementara, Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman saat bertemu dengan masa aksi menyampaikan, pihaknya sudah membicarakan poin pertama dari tuntutan terkait sikap terhadap kenaikan harga BBM. “Tapi hingga saat ini kita belum tahu apakah Pemerintah Pusat sudah menaikkan harga BBM apa belum,”kata Wali Kota.  

Ia menegaskan sampai detik bahkan jam ini belum ada. Tapi pemerintah daerah dan Forkopimda menyingkapi bersama, karena sudah tentu kenaikan BBM dilakukan pemerintah. 

“Karena pemerintah daerah hanya bagian dari pemerintah pusat. Oleh karena itu saya menyikapi adalah bahwa kami pemerintah daerah bekerja sesuai kewenangan. jika diluar kewenangan tidak berani. Karena bagi kepala daerah kalau melanggar kewenangan itu berat. Kemudian terkait dengan tuntutan insya Allah akan disampaikan sesuai kewenangan yang dimiliki, itu kalau BBM naik,”jelasnya.  

Selanjutnya, terkait surat edaran, Tauhid mengatakan, itu benar. Mengikuti keadaan di lapangan, tuntutan berbagai pihak termasuk mahasiswa itu, bahwa realisasinya masih kekurangan.    

“Tetapi pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Polres Ternate juga sudah mengambil langkah positif, salah satunya melakukan penertiban BBM. Sudah tentu ada efek lain yang dikembalikan ke pemerintah daerah. Kami juga minta mahasiswa tolong bantu untuk menyampaikan ke teman- teman pemerintah sudah lakukan penertiban. Tolong sampaikan ke mereka untuk sama- sama taat aturan, jangan hanya kembalikan ke pemerintah,”cetusnya. 

Wali Kota menambahkan, pemerintah daerah bukan pemadam kebakaran. Masalah yang dihadapi, bisa saja itu di tempat lain. Pihak lain yang resah karena penertiban BBM, itu kesalahan mereka. Menurutnya, edukasi harus berjalan terus, taat aturan yang berlaku, dan berpikir subtitusi seperti apa, karena naiknya harga BBM sudah bertahun-tahun menjadi persoalan.  

“Saya juga kedatangan Komisaris PT Pertamina dan Direktur Pemasaran Bisnis Pertamina. Saya bilang mohon maaf, pemerintah daerah jangan dijadikan sebagai pemadam kebakaran bagaimana cara solusi subtitusinya, jadi butuh kebijakan dari atas,”ungkapnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini