Warga Wailukum Keluhkan Belum Terima BLT Tahap II

Redaksi author photo

Ilustrasi penyaluran BLT.

HALTIM, BRN – Warga Desa Wailukum, Kecamatan Kota Maba, Halmahera Timur, mengeluhkan bantuan langsung tunai tahap II April-Juni yang hingga kini belum disalurkan pemerintah desa.

Ini disampaikan warga Wailukum ketika brindonews.com melakukan penelusuran. Sejumlah warga mengaku tidak mengetahui alasan mengapa Pemerintah Desa Wailukum belum menyalurkan bantuan yang bersumber dari APBN tersebut. Tapi, mereka menduga, pergantian kepala desa menjadi penyebabnya, apalagi pemilihan Kepala Desa Wailukum beberapa waktu lalu hingga menjadi sengketa di PTUN Ambon.

Kabir, salah satu warga Wailuku mengatakan, dirinya sebagai warga bisa mengetahui bantuan tersebut disalurkan atau belum apabila uang setiap tiga bulan itu sudah diterima dengan jumlah Rp900 ribu.

Tetapi, sampai pertengahan Agustus ini bantuan tersebut belum juga diterima warga. Kabir menyarankan Kepala Desa Wailukum Abjan Wahab agar memberikan penjelasan alasan belum menyalurkan BLT kepada warga, sehingga warga  mengetahui.

Torang tau kalo so bagi (sudah disalurkan BLT) berarti sudah cair. Torang dengar sudah cair tapi pemerintah desa masih tahan. Tapi torang tara tau pasti (tidak mengetahui) alasan apa sampai pemerintah desa masih tahan,” katanya, Jumat, 19 Agustus 2022.

Kepala Desa Wailukum Abjan Wahab dikonfirmasi melalui sambungan telpon seluler menjelaskan, alasan terlambatnya penyaluran BLT karena ada perubahan data dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) penerima BLT, yang sebelumnya disalurkan ke semua warga.  “Masih ada perubahan data dan NIK warga, jadi BLT belum dibagi,” ujarnya.

Ketua BPD Alfintein Rongasala dan Sekertaris BPD Thalib Rifai dikonfirmasi menyatakan, Pemerintah Desa sudah mencairkan anggaran BLT tahap II itu sejak Juli lalu di BRI Cabang Kota Maba. Hanya saja, kata Alfintein, BLT belum disalurkan kepada warga yang berhak menerima karena pemerintah desa masih memvalidasi data warga penerima.

Menurut Alfintein perbaikan data warga itu dilakukan karena dalam penyaluran BLT tahap I tahun 2022, Kepala Desa Abjan mengambil kebijakan BLT dilsalurkan ke semua warganya.

Akibat kebijakan ini, Abjan ditegur oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang mengaudit keuangan desa. BPK menilai ia melanggar ketentuan pembagian BLT yang diatur dalam regulasi sesuai standar 40 persen dan pemerintah desa wajib mengalokasikan melalui dana desa. 

“Karena pergantian kepala desa (dari Raidi ke Abjan Wahab) sehinga Abjan ubah kebijakan, BLT dibagi ke semua masyarakat.  Akhirnya di daerah tahu kemudian BPK turun memeriksa dan menegur pemerintah desa karena dianggap salah. BPK menyuruh BLT 40 persen dibagi ke 300 KK totalnya 89 orang. Desa Wailukum sudah 3 kali perubahan data, pertama 229 orang, kedua 153 dan ketiga 89 orang. Jadi ini hanya perubahan data sehingga belum disalurkan, nanti tunggu data rampung baru disalurkan,” jelas Alfintein. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini