Tim Pemenang Wahida Abd. Rahim Warning BPK PKC PMII

Redaksi author photo

Harisa H. Torano. (brindonews.com)

Tim Pemenang Wahida Abd. Rahim menyampaikan lima poin keberatan ke Badan Pekerja Konkoorcab PKC PMII Maluku Utara. Catatan ini disampaikan menyusul adanya temuan dugaan pelanggaran administrasi.

Ketua Tim Pemenang Wahida Abd. Rahim, Harisa H. Torano mengatakan, Badan Pekerja Konkoorcab harus transparan dalam proses validasi syarat administrasi setiap kandidat. Validasi dan verifikasi dilakukan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Pengumuman berita acara hasil Rapat Pleno BPK PKC PMII Maluku Utara terkait hasil verifikasi berkas bakal calon Ketua PKC PMII dan Ketua Kopri PKC PMII Maluku Utara harus menyertakan hasil verifikasi berkas asli dan kopian agar dapat dicocokkan. BPK sebagai penanggung jawab penyelenggara Konkoorcab harus transparan,” kata Harisa dalam keterangan tertulisnya yang diterima brindonews.com, Minggu malam, 21 Agustus. 

Harisa mengatakan, temuan dugaan pelanggaran administrasi pencalonan ini bisa berakibat fatal. Terlebih campur tangan oknum tertentu untuk mengamankan Muhlis Usman justru memperkeruh keadaan.

Badan Pekerja Konkoorcab (BPK) selaku penanggung jawab penyelenggaraan sudah sepantasnya bekerja independen dan harus transparan mengumumkan berita acara hasil Rapat Pleno BPK PKC PMII Maluku Utara.

“Pengurus PKC PMII Maluku Utara jangan intervensi kerja-kerja BPK, sehingga proses verifikasi berkas bakal calon benar-benar terbuka, agar supaya pengumuman hasil verifikasi tidak terkesan diputuskan sepihak,” ujarnya.

Harisa mengaku timnya sudah mengantongi bukti ketidaksesuaian data kependudukan Muhlis Usman. Perempuan yang akrab disapa Risa ini lantas mengingatkan BPK agar berhati-hati mengambil keputusan.

“AD/ART mengatur dengan jelas. Surat keberatan ke BPK itu salah satunya meminta BPK agar meninjau kembali berkas sahabat Muhlis. Sebab, berkas pencalonan Muhlis patut ditinjau kembali, karena tahun lahir di KTP berbeda dengan NIK. Identitas kelahirannya tertulis 0*-0*-**95, namun di NIK tertulis 0*-0*-**94. Dugaan ketidaksesuaian ini dimasukkan ke BPK saat mendaftar. Anehnya, yang bersangkutan tidak melampirkan dokumen asli sebagai prasyarat verifikasi berkas (pencocokan data),” katanya.

Risa menambahkan, Konkoorcab PKC PMII Maluku Utara ke IV ini mestinya menjadi ajang pertarungan yang sehat. Seluruh kader PMII berharap, melalui musyawarah tertinggi ini dapat memilih Ketua PKC PMII yang amanah.

“Kami berharap Konkoorcab ke-IV ini menjadi momen sakral, dimana proses dan dinamika dengan nuansa demokrasi harus merealisasikan nilai-nilai NDP yang diterjemahkan ke dalam Tri Motto PMII yaitu Tri Komitmen (Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan) dan Tri Khidmat (Taqwa, Intelektual, dan Profesional),” sebutnya. 

“Integritas BPK ke-IV PKC PMII Maluku Utara dipertanyakan, karena itu kami juga meminta perhatian serius dari PB PMII agar selalu memantau perkembangan jalannya Konkorcab ke-IV PKC PMII Maluku Utara. Soal ketidaksesuaian tahun lahir Muhlis akan kami konfirmasi ke Dukcapil Kabupaten Halmahera Selatan, jika benar (diganti/dipalsukan), maka kami tempuh jalur hukum,” tambah Risa. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini