Status PNS Dua Pejabat Dispora Halmahera Timur di Ujung Putusan Pengadilan

Redaksi author photo

Kepala BKD Halmahera Timur, Ismail Mahmud.

HALTIM, BRNStatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Ailen Goeslaw dan Iwan Asep Hasanudin berpotensi dicopot. Keduanya bakal diberhentikan secara tidak terhormat apabila dalam sidang di pengadilan nanti terbukti terjerat kasus korupsi. 

Ailen Goeslaw dan Iwan Asep Hasanudin resmi menjadi tersangka atas kasus pembangunan Stadion Kota Maba. Keduanya kemudian ditahan di Rumah Tahanan atau Rutan Kelas IIB Ternate selama 20 hari, terhitung 28 Juli 2022.

Ailen merupakan kuasa pengguna anggaran pembangunan Stadion Kota Maba. Sedangkan Iwan selaku pejabat pembuat komitmen. Ailen dan Iwan menginap di hotel prodeo bersama tiga lainnya, masing-masing FL, LI dan EM.

Alien kini sudah diberhentikan dari Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur. Posisinya diganti oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hi. Nasrun Konoras.

Kepala BKD Halmahera Timur, Ismail Mahmud menyatakan, BKD tetap memproses pemberhentikan secara tidak terhormat apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan jabatan. Diberhentikan apabila sudah berkekuatan hukum tetap.

“Kami masih menunggu putusan inkrah dari pengadilan. Apabila terbukti bersalah, maka SK pemberhentian dari PNS tetap diproses,” katanya Selasa, 9 Agustus 2022.

Hasil persidangan nanti, menurut Ismail, menjadi dasar pemecatan kepada Ailen Goeslaw dan Iwan Asep Hasanudin.

“Sementara ini masih tahapan berjalan. Kami tetap menunggu putusan, karena proses pemberhentian mereka dari PNS harus ada dasar, yaitu salinan putusan dari pengadilan. Apalagi ini kasus tipikor, dan kalau sudah ada inkrah, proses pemberhentian secara tidak terhormat langsug diproses,” sebutnya.

Ismail menambahkan, selain mengacu pada inkrah pengadilan, pemberhentian Ailen dan Iwan berpedoman pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

“Dua dasar hukum ini nantinya menjadi acuan apabila terbukti bersalah. Pak Bupati Ubaid Yakub sudah menunjuk Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial, Hi. Nasrun Konoras menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dispora untuk mengisi kekosongan jabatan. Hi. Nasrun ditunjuk langsung pak bupati,” katanya.

Ismail mengaku, Pemerintah Halmahera Timur telah memblokir gaji Ailen dan Iwan setelah ditetapkan tersangka. Keduanya tidak lagi menerima gaji karena tak lagi menjalankan tugas.

“Karena mereka menjalani proses hukum, dan sudah ditahan di Rutan Kelas IIB Ternate. Gaji mereka diblokir secara otomatis, termasuk hak-hak mereka sebagai PNS tidak lagi diberikan,” terangnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini