Sekda Maluku Utara Buka Asistensi Percepatan Penyerapan APBD

Redaksi author photo

Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemendagri, A. Damenta (tengah) memaparkan tujuan monitoring dan evaluasi Pelaksanaan APBD.

Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gamalama Meeting Room Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu pagi, 31 Agustus.

Asistensi percepatan penyerapan APBD kabupaten kota se-Maluku Utara yang difasilitasi Inspektorat Provinsi Maluku Utara ini dibuka langsung Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir.

Samsuddin A. Kadir dalam sambutannya mengatakan, kegiatan merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan penyelenggara pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota sebagaimana amanat perundang-undangan.

“Kita menyadari bahwa realisasi penyerapan anggaran kita di Maluku Utara, hingga bulan juli 2022 masih belum mencapai target sebagaimana yang diinginkan,” katanya.

Realisasi penyerapan anggaran pemerintah Provinsi Maluku Utara semester I Tahun 2022 sebesar 1,072 Triliun atau setara 40.38 persen dari total pagu 2.967 triliun.

Sejumlah 17 OPD dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 35 persen dari total pagu APBD dan realisasi penyerapan anggaran di atas 50 persen. Sedangkan 32 OPD dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 65 persen dari total pagu APBD dan realisasi penyerapan anggaran sangat rendah dibawah 50 persen.

Samsuddin menjelaskan, APBD merupakan salah satu instrument penting untuk mendukung tugas-tugas pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga pengelolaanya diatur secara keseluruhan antara lain perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah.

“Hari ini, kita akan diasistensi oleh Kementrian Dalam Negeri, khususnya Irjen Kemendagri untuk melihat sejauh mana penyerapan APBD provinsi dan kabupaten kota,” sambungnya.

Samsuddin menambahkan, perlu disediakan beberapa data seperti LRA dan dokumen pendukung lainya. Termasuk melihat sejauh mana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, implementasi penggunaan produk dalam negeri dan penggunaan UMKM, terutama informasi PTT atau honorer di masing-masing pemerintah daerah.

“Saya meminta kerja sama kita semua untuk dapat memenuhi permintaan data-data tersebut sehingga asistensi ini berjalan baik. Saya juga menyadari tentu ada tantangan dan hambatan atau permaslahan yang dihadapi setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Semoga asistensi hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita dalam rangka pengelolaan APBD yang lebih baik,” ucapnya. (adpim/red/adv)

Share:
Komentar

Berita Terkini