Praktisi Hukum Desak Kejati dan Polda Malut Usut Anggaran Pembelian Lahan Kejari Ternate

Redaksi author photo

Kantor Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara.

TERNATE, BRN
- Kasus pembelian lahan Kejaksaan Negeri Ternate menjadi pembicaraan hangat di kalangan aktivis, termasuk praktisi hukum.

Munculnya kasus senilai Rp1,5 miliar ini setelah BPK Perwakilan Maluku Utara menemukan adanya kesalahan penganggaran belanja modal di Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Ternate tahun 2018.

Nilai kesalahan penganggaran belanja keseluruhan sebesar Rp3.228.420.828. Besaran fantastis ini dikalkulasi dari empat item belanja.

Diantaranya pembelian tanah untuk diserahkan kepada Kejaksaan Neaeri Kota Ternate senilai Rp1.500.000.000, belanja bangku taman; aset renovasi; pemeliharaan bangunan (satu paket) senilai Rp925.204.074, aset renovasi senilai Rp230.269.674 dan belanja tanaman habis pakai sebesar Rp572.947.080.

Kelasahan penganggaran belanja ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Nomor: 12.A/LHP/XIX.TER/5/2019 tertanggal 22 Mei 2019.

Agus R. Tampilang mengatakan, kesalahan belanja dengan nilai lumayan besar ini perlu diusut oleh Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Apalagi anggaran belanjanya bersumber dari APBD.

Jika kasus ini didiamkan, boleh dibilang memengaruhi integritas dan kepercayaan publik kepada aparat penegak hukum. Salah satunya yaitu penanganan kasus korupsi di internal Pemerintah Kota Ternate.

“Jika Rp1,5 miliar itu termuat dalam temuan BPK, tentu merugikan negara. Pemerintah Kota Ternate, dalam hal ini dinas perumahan dan kawasan pemukiman (Rizal Marsaoly selaku kepala dinas saat itu) harus mempertanggungjawabkan secara hukum,” ucap Agus, saat disembangi brindonews.com di Warung Kopi Soccer, Jl. Jacub Mansur, Kelurahan Kampung Pisang, Kota Ternate Tengah, Selasa malam, 9 Agustus.

Agus yang juga advokat ini mendukung jika Polda dan Kejaksaan Tinggi Maluku Utara mengusut kesalahan belanja yang berindikasi pada dugaan korupsi tersebut.

“Anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota melalui dinas perumahan dan kawasan pemukiman milik daerah (APBD), yang didalamnya termasuk PAD. Mereka anggarkan dan beli tanah itu untuk apa?, kalau untuk (pembangunan kantor kejaksaan negeri) patut diduga ada yang tidak beres dalam penganggaran. Kok bisa pemerintah beli tanah untuk lembaga penegak hukum, ini tidak masuk akal dan tidak mungkin. Bisa jadi ada kong kalikong sehingga ada anggaran pembelian tanah itu. Jadi kejaksaan tinggi maupun polda harus usut tuntas,” sebutnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini