Penyampaian KUA PPAS APBDP Dijadwalkan Pekan Depan

Redaksi author photo
Sekeda Halmahera Timur: Ricky CH Richfat

HALTIM, BRN – Pemerintah Daerah Halmahera Timur menjadwalkan bakal menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau KUA PPAS APBD Perubahan tahun 2022 ke DPRD, Senin 22 Agustus sore.

Penyampaian KUA PPAS APBDP Kabupaten dengan tagline Maju dan Sejahtera itu melalui rapat paripurna DPRD. Seketaris Daerah Ricky CH Richfat mengatakan, penyusunan KUA PPAS APBDP 2022 untuk mempercepat pembiayaan dan belanja daerah terhadap program kegiatan telah selesai. 

Menurutnya, program kegiatan setiap SKPD yang diakomodir dalam APBDP 2022 nanti disampaikan ke DPRD untuk memboboti lebih lanjut sesuai dengan kemampuan anggaran.  

“Rencananya Pemda sampaikan KUA PPAS APBDP ke DPRD pada 21 Agustus. Besoknya dilanjutkan pembahasan untuk pembobotan antara Banggar dan TAPD. Rangkaian tahapan KUA PPAS APBDP itu sampai 31 Agustus, nanti pengesahan ditargetkan pada 9 September,”katanya, Senin, 16 Agustus. 

Mantan Kepala BP4D itu menyebutkan, beberapa item yang dianggap terlambat direalisasikan pada APBD Induk kembali dialokasikan dalam APBDP 2022. Begitu juga penambahan pagu anggaran pada pembiayaan gaji pegawai dan Anggaran Dana Desa atau ADD. 

“Yang terjadi mis alokasi di APBD Induk kami sudah alokasi kembali. Pertama, ADD yang tidak sempat terposting karena permasalahan keterlambatan pertanggung jawaban dari pemerintah desa kurang lebih Rp 3 Miliar sudah dimasukkan. Kedua, gaji pegawai sebesar Rp 500 juta pun dimasukan. Ketiga, penambahan nilai pagu TPP Rp 3 Miliar dan penambahan anggaran perjalanan dinas keluar daerah,”jelasnya.  

Lanjut Sekda, ada beberapa kegiatan di Dinas PUPR, Disperkim, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. Di Dinas Kesehatan terutama honor tenaga vaksinator, Dinas Pendidikan ada beberapa Bosda yang tidak tercover karena dalam Bosda termasuk belum dihitung siswa baru masuk sekolah. Kami alokasikan Rp 1,2 miliar. Jadi total sekitar 44 miliar yang diestimasi awal untuk menutupi seluruh kekurangan program kegiatan di APBD Induk 2022, sisanya tinggal gaji dan sebagainya.

Setelah semua selesai, kami tinggal serahkan ke DPRD selanjutnya menuggu pembahasan selama dua hari bersama pihak Banggar untuk lebih memboboti pembiyayaan program super prioritas,” tambahnya. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini