Komisi III DPRD Desak BP4D Percepat Dokumen RTRW

Redaksi author photo

Rapat Komisi III DPRD Halmahera bersama BP4D di Ruang Rapat DPRD Halmahera Timur.

HALTIM, BRN
- Komisi III DPRD Halmahera Timur mempertanyakan alasan belum selesainya penyusunan RTRW Kabupaten Halmahera Timur.

Komisi yang membidangi Perekonomian dan Keuangan ini lantas mendesak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D Halmahera Timur secepatnya menyelesaikan revisi dokumen RTRW Halmahera Timur 2022-2042 yang sampai sekarang belum rampung.

Ketua Komisi III DPRD Halmahera Timur, Slamet Priatno mengatakan, Pemerintah Halmahera Timursudah seharusnya menyelesaikan revisi dokumen RTRW dan menyerahkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut.

“Kami sudah tegaskan ke mereka (BP4D Halmahera Timur) untuk mempercepat penyusunan revisi dokumen RTRW. Kami juga pertanyakan sejauh ini tahapannya sudah sampai dimana? Karena sampai saat ini dokumen RTRW belum diserahkan ke DPRD,” kata Slamet usai rapat bersama PB4D di Ruang Rapat DPRD, Kamis, 18 Agustus.

Politisi PDI Perjuangan itu menambahkan, apabila revisi dokumen RTRW sudah selesai, selanjut diintegrasikan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Itu mengapa Komisi III meminta secepatnya diserahkan ke DPRD untuk dibahas sesuai peraturan perundang-undangan.

“Kalau tahapan integrasi sudah selesai langsung diserahkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Tahun 2021 dan Permen Nomor 11 tahun 2021. Pembahasan akan disesuaikan dengan regulasi itu,” jelasnya.

Kepala Bidang Infrastruktur Kewilayahan BP4D Halmahera Timur, Muchlis Husni menyatakan, bakal mempercepat penyusunan revisi dokumen RTRW untuk mengintegrasikan dengan KLHS. Ditargetkan September mendatang sudah diserahkan ke DPRD.

“Kami target bisa secepatnya diselesaikan dan bulan depan sudah bisa diserahkan kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut,” ucap Ulis, sapaan akrab Muchlis Husni.

Kendati begitu, menurut Ulis, harus melewati beberapa tahapan untuk memperampung revisi dokumen RTRW Halmahera Timur 2022-2042 di tingkat Kabupaten sebelum diserahkan ke Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara untuk diintegrasikan dengan penyusuan dan validasi KLHS, termasuk beberapa tahapan lainnya. 

“Bahwa tahapan yang harus dilewati diantaranya PK, kemudin penyusunan materi teknis, asistensi peta dasar di tambah penyusunan dan validasi KLHS di tingkat Provinsi. Setelah itu proses pengajuan dan pembahasan substansi RTRW di level Kabupaten. Memang secara resmi dokumen RTRW belum diserahkan ke DPRD, kenapa belum sampaikan karena RTRW dinyatakan selesai ketika dintegrasikan dengan rekomendasi KLHS,” sebutnya.

Sampai saat ini, pemerintah daerah masih menunggu penyelesaian KLHS RTRW sampai pada validasi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Utara.

Setelah divalidasi dan sudah ada hasilnya, selanjutnya dilakukan integrasi. Barulah kemudian secara resmi dokumen RTRW dimasukkan bersamaan dengan dokumen KLHS RTRW ke DPRD untuk dibahas.

“Kemudian, di situ baru kami dapat berita acara sebagai kelengkapan dengan surat keputusan bupati untuk dibawa ke provinsi untuk dievaluasi. Sebelum diserahkan ke pemerintah provinsi, BP4D akan melakukan konsultasi publik secara terbuka. Kenapa belum konsultasi publik, karena dokumen RTRW belum diintegrasikan dengan dokumen KLHS. Jadi tahapanya seperti itu,” jelas Ulis. (mal/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini