Kemendagri Temukan Penyebab Rendahnya Realisasi APBD Maluku Utara

Redaksi author photo

Horas Panjaitan.

TERNATE, BRN
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan dua penyebab rendahnya realisasi APBD 2022 Provinsi Maluku Utara.

Temuan ini setelah Inspektorat Jenderal dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 di Gamalama Meeting Room Hotel Sahid Bela Ternate, Rabu pagi, 31 Agustus.

Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Panjaitan mengatakan, hasil identifikasi realisasi APBD kabupaten kota di Maluku Utara, terdapat beberapa penyebab rendahnya realisasi belanja daerah. Yaitu sumber daya manusia dan keragu-raguan OPD.

“Di lihat dari pendapatannya sudah bagus, tinggal penerapan belanja yang perlu dioptimalkan. Kami turunkan tim ini tujuannya mengingatkan semua pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara untuk segera menggenjot dan merealisasi target realisasi APBD, terutama yang mengalami batal making dalam pengadaan,” katanya.

Horas menambahkan, kendala-kendala itu secepatnya ditangani. Salah satunya melaksanakan pelatihan pengembangan sumber daya manusia dan pendampingan.

“Kita pahamlah faktor-faktor penyebabnya. Penerapannya masih dibawah 40 persen dan itu terjadi di hampir kabupaten kota, terutama di Halmahera Selatan. Kita berharap akhir September nanti presentase realisasi naik sampai 50-60 persen. Kita harus genjot mudah-mudahan bisa capai,” ucapnya.

Inspektur II Inspektorat Jenderal Kemendagri, A. Damenta menambahkan, selain faktor SDM, juga banyaknya pekerjaan yang menumpuk.

“Dalam satu hari kita amati secara tepat, kayaknya faktor SDM dengan banyaknya pekerjaan yang menumpuk. Disinilah pentingnya inspektorat daerah sesuai dengan arahan Pak Mendagri dan Pak Dirjen melakukan pendampingan terhadap OPD-OPD agar segera merealisasikan perencanaan anggaran secara matang dan tidak ada alasan lagi serta jangan ragu-ragu. Disitulah inspektorat memberikan keyakinan terbatas dengan banyaknya program dan kegiatan yang diyakini bisa langsung dieksekusi. Per 31 September 2022 itu minimal sudah capai 61 persen, dan mereka sanggupi semua,” ujarnya.

Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir mengungkapkan, realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Maluku Utara semester I Tahun 2022 sebesar Rp1,072 Triliun atau setara 40.38 persen dari total pagu 2.967 triliun.

Sejumlah 17 OPD tercatat realisasi penyerapan anggarannya sebesar 35 persen dari total pagu APBD dan realisasi penyerapan anggaran di atas 50 persen. Sedangkan 32 OPD dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 65 persen dari total pagu APBD dan realisasi penyerapan anggaran sangat rendah dibawah 50 persen. (red)

Share:
Komentar

Berita Terkini