Kejari Diduga Lindungi Oknum Kadis yang Terlibat Kasus Pembelian Eks Kediaman Gubernur

Redaksi author photo

Kantor Kejari Ternate.

TERNATE, BRN
- Kasus pembelian eks Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara di Kelurahan Kalumpang terus disuarakan. Pembelian aset milik pemerintah yang menelan APBD senilai Rp2,8 miliar itu sampai saat ini masih jalan di tempat.

Pembelian lahan ini sebelumnya disidangkan di Pengadilan Negeri Ternate 2012 lalu.  Noke Yapen selaku penggugat sertifikat kepemilikannya dinyatakan tidak sah atau ditolak alias kalah melawan Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebagai tergugat.

Penggugat kemudian menempuh langkah hukum satu tingkat diatasnya di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Upaya banding Noke kembali ditolak. Pengadilan Tinggi Maluku Utara memutuskan dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 10/Pdt.G/2011/PN/Tte tertanggal 26 April 2012.

Tak puas dengan dua putusan tersebut, Noke lalu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Alih-alih menang, Noke justrus menelan pil pahit. Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi Noken Yapen. 

Praktisi Hukum Agus Salim R. Tampilang mengatakan, kasus beli bekas Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara, di Jalan Pattimura, Kelurahan Kalumpang, Ternate Tengah itu sebenarnya sudah ditangani Kejaksaan Negeri Ternate. Hanya saja tidak ada progres alias jalan di tempat.

Ketidakjelasan penanganan kasus ini, lanjut Agus, patut diduga ada permainan. Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate diduga melindungi oknum pejabat yang terindikasi terlibat dalam kasus ini.

“Sebagai lembaga hukum, pihak Kejari Ternate harus lebih terbuka kepada publik.  Alasan apa saja sehingga perkara ini tak ada progress, sehingga publik bisa tahu,” kata Agus, saat ditemui di halaman Kantor KejarI Ternate, Selasa siang, 16 Agustus.

Kasus beli eks rumah dinas gubernur merupakan perbuatan melawan hukum, termasuk tindak pidana korupsi. Sebab, Pemerintah Kota Ternate membeli tanah kepada Noke Yapen sebagai pihak yang kalah di pengadilan. Kekalahan Noke tertuang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 191/K/pdt/2013.

“Anehnya Pemkot Ternate melalui dinas perkim bayar lahan itu. Alasan Noken menjual tanah karena Noken merasa miliki sertifikat eks kediaman gubernur itu dengan nomor 227 tahun 1972. Padahal Mahkamah Agung telah menolak gugatannya. Amar putusan Mahmakah Agung jelas disebutkan bahwa tanah dan bangunan eks kediaman gubernur adalah milik Pemerintah provinsi Maluku Utara, bukan milik pribadi Noken Yapen. Bagaimana mungkin ada transaksi jual beli,” sambung Agus.

Acuan lainnya, menurut Agus, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan LHP BPK RI Perwakilan Maluku Utara tahun 2016. BPK menyebutkan tanah dan bangunan Kediaman Gubernur Maluku Utara adalah lahan pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara.

“Namun anehnya secara melawan hukum Noke menjualnya ke Pemkot Ternate dan dibayar oleh seorang kepala dinas inisial RM. Parahnya lagi, pembelian itu menggunakan APBD yang nilainya mencapai Rp2,8 miliar. Tetapi sampai sekarang kasus ini jalan di tempat karena para aktor korupsi rumah dinas diduga dilindungi oleh pihak Kejari Ternate,” terangnya. (ham/red)

Share:
Komentar

Berita Terkini